Anggaran Bansos 2025 Naik Jadi Rp110 Triliun Lebih, Mensos: Bentuk Perhatian Presiden

BELITONGEKSPRES.COM - Kementerian Sosial memastikan anggaran bantuan sosial (bansos) tahun 2025 naik menjadi lebih dari Rp110 triliun. Kenaikan ini didorong oleh penambahan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) serta penebalan bansos reguler yang sudah disalurkan pada Juni–Juli 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa peningkatan anggaran tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesejahteraan masyarakat dan perlindungan kelompok rentan.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, Saifullah menjelaskan bahwa dua program utama, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako, sebelumnya memiliki total anggaran sekitar Rp75 triliun. Dengan tambahan BLTS dan penebalan bansos, alokasi 2025 naik signifikan melewati Rp110 triliun.

Kemensos juga memperluas penyaluran BLTS untuk triwulan IV 2025 periode Oktober, November, dan Desember dengan nilai bantuan Rp900 ribu sampai Rp1,2 juta per keluarga. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Total kuota penugasan penyaluran bansos reguler serta BLTS untuk triwulan IV 2025 mencapai 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, 16,3 juta merupakan KPM lama dan 18,7 juta merupakan KPM baru berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

BACA JUGA:Mensos Percepat Pemutakhiran Data Bansos, Target Rampung November

BACA JUGA:600 Ribu Penerima Bansos Dicoret, Terbukti Main Judi Online

Saifullah menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari strategi ekonomi Presiden Prabowo untuk memastikan kelompok berpendapatan rendah tetap terlindungi dari tekanan ekonomi, sambil menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia juga memastikan Kemensos akan mengawasi proses penyaluran agar tidak ada potongan di lapangan.

Ia mengingatkan para penerima manfaat untuk menggunakan bantuan sesuai kebutuhan dan tidak untuk aktivitas terlarang, termasuk judi atau pembayaran utang. Saifullah menyampaikan permintaan maaf jika masih ada masyarakat yang belum menerima bantuan dan menegaskan bahwa Kemensos, bersama BPS dan pemerintah daerah, tengah menuntaskan pemutakhiran data agar penyaluran bansos berlangsung akurat dan adil. (ant)