BPH Migas: Penyaluran BBM Subsidi 2026 Masih di Bawah Kuota, Stok Aman

BELITONGEKSPRES.COM - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara pada awal 2026 masih berada di bawah kuota nasional dengan kondisi stok tetap aman.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyatakan realisasi penyaluran BBM hingga 90 hari pertama 2026 masih terkendali dan belum melampaui batas kuota yang ditetapkan pemerintah.

“Realisasi sangat lebih rendah, 23,52 persen, artinya kondisi penyaluran untuk BBM tahun 2026 masih terkontrol dan masyarakat terpenuhi dengan baik,” kata Wahyudi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.

Secara rinci, penyaluran minyak tanah telah mencapai 24,52 persen dari kuota nasional, solar sebesar 24,49 persen, dan Pertalite sebesar 23,52 persen.

Capaian tersebut menunjukkan distribusi BBM subsidi dan kompensasi negara masih berada dalam batas aman sekaligus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

BACA JUGA:Purbaya Jelaskan Alasan Tahan Subsidi BBM, Demi Jaga Daya Beli dan Ekonomi

Wahyudi memastikan penyaluran BBM berjalan lancar dan stok nasional dalam kondisi mencukupi untuk mendukung aktivitas ekonomi.

“Kebutuhan masyarakat tetap lancar, dan stok yang nanti kami akan laporkan ini masih cukup aman dan cukup baik untuk melayani kegiatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

BPH Migas mencatat ketahanan stok BBM nasional berada pada level aman. Stok Pertalite tercatat mampu bertahan hingga 18,1 hari, Pertamax 22,1 hari, dan Pertamax Turbo mencapai 46,5 hari.

Sementara itu, ketahanan stok solar mencapai 16,5 hari, Pertamina Dex 64,5 hari, dan avtur 28,1 hari.

Dari sisi konsumsi, penggunaan BBM nasional sepanjang 2025 mencapai 36,98 juta kiloliter untuk bensin dan 40,48 juta kiloliter untuk solar.

BACA JUGA:Harga Minyak Dunia Anjlok Usai Kesepakatan AS-Iran, Pasar Global Berbalik Arah

Adapun pada 2026 hingga Februari, konsumsi bensin tercatat sebesar 5,88 juta kiloliter dan solar mencapai 6,57 juta kiloliter.

Untuk menjaga distribusi tetap tepat sasaran, BPH Migas terus memperkuat pengawasan dengan memanfaatkan teknologi serta meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat.