Purbaya: Pemerintah Masih Punya SAL Rp420 Triliun untuk Hadapi Krisis Energi

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah memastikan masih memiliki bantalan fiskal kuat berupa saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun untuk menghadapi tekanan kenaikan harga energi global, meski dana tersebut belum akan digunakan dalam waktu dekat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa cadangan tersebut hanya akan dimanfaatkan jika kondisi benar-benar mendesak. Saat ini, kondisi fiskal dinilai masih cukup kuat untuk menahan gejolak.

“Kalau benar-benar terdesak, kita masih punya SAL sekitar Rp 420 triliun,” kata Purbaya.

Ia menambahkan, penggunaan SAL belum diperlukan karena keuangan negara masih dalam kondisi stabil.

“Enggak akan saya pakai kalau enggak benar-benar terdesak. Kondisi keuangan negara kita masih sangat baik, dan kita punya bantalan yang cukup,” ujarnya.

BACA JUGA:Purbaya Siapkan Tambahan Anggaran Subsidi Energi hingga Rp100 Triliun Imbas Krisis Global

Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan harga bahan bakar minyak tanpa harus mengandalkan SAL. Kebijakan ini dinilai tidak akan membebani anggaran secara berlebihan.

Purbaya menjelaskan bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah defisit APBN sekitar Rp6 triliun. Meski demikian, pemerintah menargetkan defisit tetap berada di kisaran 2,9 persen terhadap produk domestik bruto.

Ia memastikan target tersebut masih bisa dicapai meski tanpa tambahan efisiensi dari kebijakan work from home. Jika terdapat penghematan tambahan, maka posisi defisit berpotensi lebih rendah.

“Dengan kondisi tanpa WFH pun, defisit sudah ditekan di 2,9 persen. Jika ada penghematan tambahan, itu menjadi bonus,” kata Purbaya.

Untuk sementara, beban harga BBM yang tidak dinaikkan masih dapat ditopang oleh PT Pertamina. Kemampuan ini didukung oleh arus pembayaran kompensasi pemerintah yang berjalan lancar.

BACA JUGA:Pemerintah Salurkan Rp100 Triliun Dana SAL dengan Skema Fleksibel untuk Jaga Likuiditas

“Sementara sepertinya Pertamina. Tapi dia mampu karena sekarang pembayarannya dari pemerintah lancar. Kompensasi kita bayar setiap bulan sekitar 70 persen secara berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penghematan bertahap pada belanja kementerian dan lembaga dengan memprioritaskan program yang lebih mendesak.