Isu Kenaikan BBM Nonsubsidi 10 Persen, Bahlil Tegaskan Ikuti Harga Pasar

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah menegaskan bahwa penentuan harga bahan bakar minyak nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar global dan telah diatur dalam regulasi resmi. Pernyataan ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menanggapi isu kenaikan harga BBM nonsubsidi sebesar 10 persen yang disebut berlaku mulai 1 April 2026.

Bahlil menjelaskan bahwa dalam Peraturan Menteri ESDM Tahun 2022 terdapat dua skema penetapan harga BBM, yaitu untuk sektor industri dan nonindustri. Ia menekankan bahwa harga BBM untuk sektor industri secara otomatis mengikuti pergerakan harga pasar tanpa perlu diumumkan secara khusus.

"Di Peraturan Menteri ESDM Tahun 2022 itu telah mengatur dua formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu nonindustri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar," kata Bahlil usai menghadiri Forum Bisnis Indonesia Jepang di Tokyo, Senin.

Menurutnya, BBM kategori industri umumnya mencakup bahan bakar dengan angka oktan tinggi seperti RON 95 dan RON 98 yang digunakan oleh kalangan mampu maupun pelaku usaha. Karena tidak disubsidi, perubahan harga pada jenis BBM ini tidak membebani keuangan negara.

BACA JUGA:Bahlil Bersama Purbaya Upayakan Harga BBM Subsidi Tak Naik di Tengah Krisis Energi

BACA JUGA:Lonjakan Harga Minyak Picu Migrasi ke BBM Subsidi, Ini Dampaknya ke APBN

"Bensin RON 95, 98, itu kan orang-orang yang mampulah, seperti mohon maaf contoh Pak Rosan, Pak Seskab, masa pakai minyak subsidi ya kan? Dan selama mereka mau, selama ada uang untuk bayar monggo. Tugas negara menyiapkan yang membayar, tidak ada tanggungan negara sama sekali," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan energi tetap berfokus pada perlindungan masyarakat melalui BBM bersubsidi. Bahlil memastikan keputusan terkait harga BBM subsidi berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan daya beli masyarakat.

"Saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insyaallah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, PT Pertamina menegaskan belum ada keputusan resmi terkait perubahan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyatakan informasi kenaikan harga yang beredar di media sosial belum dapat dipastikan kebenarannya.

"Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026," kata Baron saat dikonfirmasi dari Jakarta.

Ia mengimbau masyarakat untuk merujuk informasi harga BBM melalui kanal resmi Pertamina serta mendukung penggunaan energi secara bijak sesuai arahan pemerintah. (antara)