APBN Februari 2026 Defisit Rp135,7 Triliun, Purbaya Pastikan Masih Aman

BELITONGEKSPRES.COM - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2026 mencatat defisit sebesar Rp135,7 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut angka tersebut setara dengan 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan masih berada dalam batas yang aman.

Defisit APBN terjadi karena jumlah belanja pemerintah lebih tinggi dibandingkan penerimaan negara selama dua bulan pertama tahun ini.

Purbaya menjelaskan hingga 28 Februari 2026 pendapatan negara tercatat sebesar Rp358 triliun. Sementara itu total belanja negara mencapai Rp493,8 triliun.

Meski demikian, pemerintah menilai kinerja penerimaan negara masih menunjukkan tren positif, terutama dari sektor perpajakan yang terus meningkat.

“Pengumpulan pajak di dua bulan pertama 2026 ini tumbuh 30 persen. Kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan,” ujar Purbaya di Jakarta, dikutip Minggu 8 Maret.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Perlebar Defisit APBN untuk Cegah Krisis Ekonomi

BACA JUGA:Menkeu Optimistis Defisit APBN 2026 Terkendali, Penerimaan Pajak Januari Tumbuh 30,8 Persen

Dari total pendapatan negara sebesar Rp358 triliun tersebut, sebagian besar berasal dari penerimaan pajak yang mencapai Rp245,1 triliun.

Selain itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp44,9 triliun. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp68 triliun.

Secara keseluruhan, total penerimaan perpajakan hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp290 triliun. Nilai tersebut setara sekitar 10,8 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN tahun ini yang dipatok sebesar Rp2.693,7 triliun.

Capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp240,6 triliun.

Di sisi belanja, total pengeluaran negara sebesar Rp493,8 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp346,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp147,7 triliun.

Purbaya menegaskan pemerintah akan terus menjaga kualitas belanja negara agar tetap mendukung aktivitas ekonomi nasional.

“Kita pastikan semua faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi itu berjalan dengan baik,” ujarnya. (jawapos)