Menaker Perkuat Kerja Sama dengan BP Tapera untuk Perluas Akses Hunian Layak Pekerja

BELITONGEKSPRES.COM - Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya memperkuat kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat untuk memperluas akses hunian layak bagi pekerja dan buruh. Langkah ini difokuskan pada pemetaan kebutuhan program secara menyeluruh agar manfaatnya tepat sasaran.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pihaknya siap membantu BP Tapera menyusun kebutuhan secara komprehensif, mulai dari estimasi kebutuhan rumah, rancangan besar program, lokasi pembangunan, hingga preferensi hunian pekerja.

“Kemnaker siap membantu BP Tapera memetakan kembali kebutuhan program secara komprehensif, mulai dari besaran kebutuhan, grand design, lokasi, hingga preferensi hunian para pekerja,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, dukungan Kemnaker terhadap program Tapera bukan hal baru. Pada tahun sebelumnya, kementerian tersebut ikut terlibat dalam sosialisasi BP Tapera di 10 titik.

BACA JUGA:Pakar Keuangan Sarankan Subsidi Sewa Hunian Terjangkau Daripada Hapus SLIK OJK

BACA JUGA:BTN Targetkan Pertumbuhan Rumah Subsidi di Atas 10 Persen pada 2026

Menurut Yassierli, potensi program Tapera masih dapat terus dikembangkan. Oleh karena itu, ia mendorong BP Tapera memperluas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan agar harapan buruh untuk memiliki hunian yang layak dapat terwujud secara nyata.

Data capaian 2025 menunjukkan segmen pekerja dan buruh menjadi kelompok peserta terbesar dalam program BP Tapera. Hal ini dinilai sebagai indikator meningkatnya minat dan kebutuhan kalangan pekerja terhadap akses pembiayaan perumahan.

“Alhamdulillah, berdasarkan capaian tahun 2025, segmen peserta terbesar berasal dari kalangan buruh,” ujar Yassierli.

Meski demikian, ia tetap mengimbau pekerja yang belum memanfaatkan fasilitas Tapera untuk mengoptimalkan kepesertaannya agar peluang memiliki rumah semakin terbuka.

Di sisi lain, Yassierli juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi pekerja berjalan efektif. 

Salah satu forum koordinasi dilakukan melalui Rapat Komite terkait pelaksanaan program dan kegiatan BP Tapera tahun 2026.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, serta jajaran pimpinan BP Tapera. (ant)