BPH Migas Perkuat Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi agar Tepat Sasaran

BELITONGEKSPRES.COM - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memperkuat sistem pengawasan penyaluran BBM subsidi agar distribusinya tepat sasaran dan benar benar dinikmati masyarakat yang berhak. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dan peningkatan keandalan pengawasan hingga ke tingkat penyalur.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan pihaknya mempererat kerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan pelayanan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi kepada masyarakat berjalan optimal.

Menurut Wahyudi, penguatan tersebut difokuskan pada kesiapan sistem pengawasan nasional sampai ke titik layanan agar distribusi BBM subsidi berlangsung tertib, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Koordinasi nasional dinilai penting untuk memastikan kesiapan operasional di lapangan, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyalur.

“Rapat koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga di seluruh regional Indonesia telah digelar. Persiapan asersi nozzle dapat dilaksanakan dengan baik di seluruh penyalur untuk pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wahyudi saat rapat koordinasi bersama Pertamina Group di Bogor, Jawa Barat, Rabu, 4 Februari 2026.

BACA JUGA:Penyaluran Tepat Sasaran, BPH Migas Catat Penghematan Rp4,9 Triliun

Selain penguatan asersi nozzle, BPH Migas juga mendorong optimalisasi implementasi program XStar yang terintegrasi dengan pemerintah daerah. Program ini dirancang sebagai perangkat pengendalian pembelian BBM subsidi melalui mekanisme surat rekomendasi yang terhubung dengan organisasi perangkat daerah.

“Program XStar ini sebagai tools untuk pembelian jenis BBM tertentu dan BBM khusus penugasan dengan surat rekomendasi kepada konsumen pengguna atau masyarakat yang berhak, sehingga penyalurannya semakin tepat sasaran,” jelas Wahyudi.

Penguatan pengawasan penyaluran BBM subsidi juga dilakukan melalui sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian ESDM, aparat penegak hukum, serta Pertamina Patra Niaga di seluruh regional. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan distribusi BBM subsidi memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Memitigasi dan memastikan penyaluran BBM subsidi ini benar benar untuk pelayanan masyarakat yang tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat. Semoga upaya ini dapat dipahami seluruh elemen masyarakat agar penggunaan APBN optimal dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya.

BACA JUGA:BPH Migas Pangkas Kuota BBM Bersubsidi 2026, Ini Rinciannya

BPH Migas juga menekankan pentingnya sosialisasi terkait ketentuan surat rekomendasi kepada pemerintah daerah dan Hiswana Migas. Sosialisasi diperlukan agar mekanisme pembelian kolektif, masa berlaku surat rekomendasi hingga tiga bulan, serta pengawasan di lapangan dapat berjalan efektif dan tidak disalahgunakan.

“Perlu sosialisasi yang lebih intensif agar ketentuan ini dipahami. Jangan sampai ada penyalahgunaan. Pertamina Patra Niaga di lapangan dapat ikut membantu mengawasi dan memberikan masukan,” ujar Wahyudi.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menyampaikan penguatan asersi di ujung nozzle diharapkan mampu menjaga distribusi BBM subsidi dan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Harapannya rapat koordinasi ini dapat dilakukan secara rutin agar BPH Migas dan badan usaha penugasan bisa terus bersinergi dan berkolaborasi dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.