Menteri PKP: Pembangunan Rusun Subsidi Jadi Program Prioritas 2026

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah menetapkan pembangunan rumah susun subsidi sebagai program prioritas sektor perumahan pada 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kebijakan tersebut diarahkan untuk menjawab keterbatasan lahan hunian, terutama di kawasan perkotaan dan wilayah industri.

Salah satu proyek yang telah mulai dijalankan adalah pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Lokasi ini dipilih karena berada di kawasan dengan kebutuhan hunian pekerja yang tinggi.

“Pada 2026, fokus kami adalah aksi nyata. Program prioritas Kementerian PKP adalah rusun subsidi, dan saat ini sudah mulai kami laksanakan. Lahan di sana sudah clean and clear dari segi hukum karena sebelumnya telah kami koordinasikan dan pastikan bersama KPK, dan Gubernur Jawa Barat,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ara menjelaskan, pembangunan rusun subsidi tersebut dirancang sebagai model hunian vertikal terjangkau yang terintegrasi dengan kawasan industri. Konsep ini diharapkan dapat mendekatkan tempat tinggal dengan lokasi kerja, sekaligus menekan beban biaya hidup masyarakat.

“Rusun subsidi ini tidak hanya menjawab persoalan hunian, tetapi juga mendukung produktivitas tenaga kerja, menjaga stabilitas sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

BACA JUGA:BP Tapera Nilai Rusun Subsidi Bisa Atasi Backlog Hunian Perkotaan

BACA JUGA:BTN Targetkan Pertumbuhan Rumah Subsidi di Atas 10 Persen pada 2026

Ia menegaskan sektor perumahan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional. Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau dinilai menjadi fondasi penting bagi stabilitas sosial serta peningkatan produktivitas masyarakat.

“Perumahan bukan hanya soal bangunan, tetapi menyangkut kualitas hidup, keadilan sosial, dan daya saing bangsa. Karena itu, sektor ini harus menjadi bagian dari strategi besar ketahanan nasional dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Ara.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan pembangunan ratusan rusun subsidi pada 2026. Pemerintah juga tengah mematangkan regulasi terkait agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ara menambahkan, penyusunan aturan rusun subsidi dilakukan dengan mempertimbangkan tiga kepentingan utama, yaitu kepentingan rakyat, negara, dan dunia usaha, sehingga kebijakan yang diterapkan bersifat adil dan berkelanjutan. (ant)