Menhan Sjafrie Kritik Himbara, Dinilai Belum Berpihak ke Pengusaha Kecil

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, mengkritik kinerja himpunan bank milik negara (Himbara) yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan pengusaha kecil dan masyarakat luas.

Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie saat memberikan pengarahan dalam kegiatan retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan, Cibodas, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Sjafrie, kebijakan perbankan BUMN selama ini cenderung lebih mengakomodasi kepentingan pengusaha besar. Sementara itu, pelaku usaha kecil dan menengah masih menghadapi hambatan dalam memperoleh akses pembiayaan.

“Himbara itu lebih mementingkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil. Oleh karena itu, Bapak Presiden sudah menetapkan akan mengganti direksi BUMN,” ujar Sjafrie di hadapan peserta retret.

BACA JUGA:LPS Catat 15,3 Juta Penduduk Usia Produktif Belum Punya Rekening Bank

BACA JUGA:OJK Minta Perbankan Blokir 30 Ribu Rekening Terindikasi Judi Online

Ia menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi BUMN, khususnya di sektor perbankan. Langkah ini bertujuan memastikan kebijakan yang dijalankan sejalan dengan kepentingan nasional dan benar-benar berpihak kepada rakyat.

“Pemerintah akan mengganti oknum-oknum yang bercokol di BUMN. Kita akan memilih orang-orang yang benar-benar pro terhadap kepentingan negara dan rakyat,” katanya.

Sjafrie menambahkan, pembenahan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi nasional untuk memperkuat kedaulatan ekonomi. Ia juga menyebut dukungan politik terhadap Presiden semakin solid guna mempercepat agenda reformasi BUMN.

“Mereka menyampaikan, mulai malam ini tidak ada lagi oposisi. Kami dukung Bapak Presiden,” ungkapnya.

Selain sektor perbankan BUMN, pemerintah juga telah melakukan inventarisasi terhadap sejumlah korporasi yang dianggap melanggar aturan dan merugikan negara. Dari hasil pendataan tersebut, sebanyak 28 korporasi dilaporkan telah dicabut izinnya.

“Dari hasil inventarisasi, ada 28 korporasi yang izinnya telah kami cabut. Ini menjadi peringatan agar bangsa kita tidak lengah,” tegas Sjafrie.

Ia menutup arahannya dengan menekankan peran penting pers dalam mengawal kebijakan strategis negara, termasuk reformasi perbankan BUMN agar ke depan lebih berpihak kepada kepentingan rakyat kecil. (ant)