DEN Targetkan Impor BBM Dihentikan Bertahap demi Swasembada Energi

BELITONGEKSPRES.COM - Dewan Energi Nasional menargetkan penghentian impor bahan bakar minyak secara bertahap sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan swasembada energi nasional. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong ketahanan energi Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Harian DEN Bahlil Lahadalia menyatakan ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM masih relatif tinggi, baik untuk jenis solar maupun bensin. 

Oleh karena itu, peran DEN diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan agenda strategis menuju swasembada energi di berbagai sektor.

“Hari ini kita masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta kiloliter, baik solar maupun bensin. Ini akan kita lakukan secara bertahap, dan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada,” ujar Bahlil usai pelantikan anggota DEN di Istana Kepresidenan, Rabu 28 Januari.

BACA JUGA:BPH Migas Pangkas Kuota BBM Bersubsidi 2026, Ini Rinciannya

BACA JUGA:Swasembada Energi Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja Indonesia

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah utama, di antaranya meningkatkan produksi minyak nasional atau lifting, serta mendorong pemanfaatan sumber energi alternatif guna mengurangi ketergantungan pada impor BBM.

Pada 2026, pemerintah juga mulai menghentikan impor solar seiring beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan Balikpapan di Kalimantan Timur.

Selain mendorong swasembada energi, Presiden Prabowo juga mengarahkan DEN untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Kedaulatan energi menegaskan bahwa pengelolaan sektor energi harus dilakukan secara mandiri tanpa intervensi pihak luar.

Di sisi lain, DEN berencana menambah kapasitas penyimpanan energi sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional. Saat ini, ketahanan energi Indonesia berada di kisaran 21 hari.

“Ketahanan energi kita hari ini sekitar 21 hari. Ini akan kita tingkatkan menjadi tiga bulan, dan itu pasti kita akan membangun storage,” jelas Bahlil.

Ia menambahkan bahwa peta jalan kebijakan energi nasional telah disusun dan kini memasuki tahap implementasi. Pemerintah juga memperkuat kerja sama dengan sejumlah negara serta memperkuat organisasi pendukung di sektor energi.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan regulasi berupa peraturan presiden untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan energi nasional.

“Ini sudah kita kerja dengan membangun beberapa tahapan Rencana Umum Energi Nasional sampai dengan bagaimana membangun berbagai kebijakan, termasuk di dalamnya adalah pembangunan energi baru terbarukan dan juga adalah mendorong untuk pakai tenaga nuklir,” pungkas Bahlil. (ant)