Menaker Dorong BLK Inklusif Siapkan Tenaga Kerja Kompeten Termasuk Disabilitas

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) harus bersifat inklusif untuk memberikan kesempatan setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dalam memperoleh keterampilan dan pekerjaan layak.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, Yassierli mengatakan setiap warga negara berhak bekerja dan hidup sejahtera, sehingga BLK harus membuka peluang yang sama bagi semua lapisan masyarakat.

Menaker menekankan pengembangan BLK harus selaras dengan kebutuhan industri saat ini dan masa depan, termasuk bidang teknologi informasi, digital marketing, dan kecerdasan buatan (AI). Pelatihan vokasi dianggap sebagai strategi penting untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai bagian dari strategi nasional, pemerintah fokus pada revitalisasi BLK untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing, baik di pasar kerja domestik maupun internasional. Yassierli, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), menekankan perlunya kelas pelatihan khusus dan kerja sama dengan pihak yang memiliki akses penempatan tenaga kerja sesuai keahlian.

BACA JUGA:Kemnaker Isyaratkan Bonus Hari Raya Ojol Berlanjut Tahun Ini

BACA JUGA:Proyeksi Harga Emas Global Tembus Rp168 Juta di 2030, Ini Alasannya

“BLK tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar kerja domestik, tetapi juga menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar siap bekerja di luar negeri,” ujar Yassierli.

Selain itu, pemindahan BLK ke pusat kabupaten diharapkan memperluas jangkauan layanan pelatihan, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya terkendala jarak dan biaya transportasi. Akses yang lebih mudah diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.

Menaker menambahkan bahwa daerah memiliki potensi besar sebagai sumber tenaga kerja unggul, namun memerlukan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Pengembangan BLK tidak hanya mencakup infrastruktur, tetapi juga pembaruan tata kelola dan program pelatihan agar lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja. (ant)