BPJPH Perkuat Sinergi dengan Kemlu dan Kemendagri Jelang Implementasi Wajib Halal 2026

BELITONGEKSPRES.COM - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyukseskan implementasi Ketentuan Wajib Halal 2026. 

Sinergi ini mencakup pembahasan sosialisasi, pemetaan produk wajib bersertifikat halal, serta harmonisasi kode produk di tingkat nasional dan internasional.

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BPJPH, Abd Syakur, menjelaskan koordinasi dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk lain yang harus memiliki sertifikat halal. 

Proses ini juga menekankan pemahaman HS Code (Kode Sistem Harmonisasi Jenis Produk) yang wajib tersertifikasi halal.

"Kegiatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," ujar Syakur di Jakarta, Kamis.

BACA JUGA:Pemerintah Bakal Gratiskan 1,35 Juta Sertifikat Halal untuk UMK pada 2026

BACA JUGA:BPJPH Ungkap Manfaat Sertifikasi Halal untuk Produsen dan Konsumen

Sinergi dengan Kemlu akan difokuskan pada sosialisasi kebijakan Wajib Halal melalui perwakilan Indonesia di luar negeri, baik kepada pemerintah negara sahabat, pelaku usaha, maupun lembaga halal internasional. 

Sementara kerja sama dengan Kemendagri diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai peran masing-masing daerah.

Melalui langkah ini, BPJPH menargetkan implementasi Wajib Halal 2026 berjalan efektif dan terintegrasi, memberikan kepastian hukum serta perlindungan optimal bagi masyarakat dan pelaku usaha. 

Langkah ini juga diharapkan mendukung terciptanya ekosistem halal yang produktif dan memperkuat perekonomian nasional. (ant)