Anggaran MBG 2025 Terserap Rp51,5 Triliun, 72,5 Persen dari Pagu

BELITONGEKSPRES.COM - Program Makan Bergizi Gratis mencatat realisasi anggaran sebesar Rp51,5 triliun hingga akhir 2025. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan, nilai tersebut setara 72,5 persen dari pagu anggaran Rp71 triliun yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025.

Thomas menyampaikan hal itu dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan, dari total realisasi tersebut, manfaat langsung yang diterima masyarakat mencapai Rp43,3 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan makanan bergizi bagi berbagai kelompok sasaran, mulai dari peserta didik, balita, ibu hamil dan menyusui, hingga guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia.

Secara kumulatif, jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis tercatat 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima yang tersebar di 38 provinsi.

Dari sisi pelaksanaan di lapangan, program ini dijalankan oleh 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai daerah. Kegiatan tersebut juga menciptakan lapangan kerja dengan melibatkan 789.319 tenaga kerja.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Targetkan MBG Jangkau Seluruh Desa Akhir 2026

BACA JUGA:Prabowo Minta Disiplin Prosedur Ditingkatkan pada Program MBG

Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah meningkatkan alokasi dana program Makan Bergizi Gratis menjadi Rp335 triliun. Dari total anggaran tersebut, Rp268 triliun disalurkan melalui kementerian dan lembaga, khususnya Badan Gizi Nasional.

Sementara itu, dana sebesar Rp67 triliun atau sekitar 20 persen dari total anggaran disiapkan sebagai cadangan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga fleksibilitas pembiayaan program ke depan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada September 2025, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran, yakni sekitar 95,4 persen atau setara Rp255,5 triliun, dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional. Sisanya sebesar 4,6 persen atau sekitar Rp12,4 triliun digunakan untuk mendukung fungsi manajemen.

Jika dilihat berdasarkan fungsi anggaran, porsi terbesar dialokasikan untuk fungsi pendidikan sebesar 83,4 persen atau Rp223,5 triliun. Selanjutnya, 9,2 persen atau Rp24,7 triliun dialokasikan untuk fungsi kesehatan, serta 7,4 persen atau Rp19,7 triliun untuk fungsi ekonomi.

Dari sisi jenis belanja, 97,7 persen anggaran digunakan untuk belanja barang. Adapun belanja pegawai tercatat 1,4 persen, sedangkan belanja modal sebesar 0,9 persen. Dadan menambahkan, jika diklasifikasikan berdasarkan operasional, sekitar 2,9 persen anggaran bersifat operasional dan 97,1 persen masuk kategori nonoperasional. (ant)