Pemerintah Mulai Pemulihan Ekonomi UMKM Terdampak Banjir pada 9 Januari 2026

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah akan memulai tahap rekonstruksi dan pemulihan ekonomi bagi lebih dari 2,3 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai 9 Januari 2026.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan, langkah awal pemulihan dilakukan melalui aktivasi pasar serta pembersihan warung dan toko di wilayah terdampak untuk menggerakkan kembali perekonomian masyarakat. 

Pernyataan ini disampaikan saat rapat koordinasi tingkat menteri bersama Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu, dikutip dari keterangan resmi kementerian.

Berdasarkan data Kementerian UMKM bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga keuangan, tercatat 2.304.297 UMKM terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Upaya pemulihan difasilitasi melalui delapan Klinik UMKM Bangkit yang disiapkan di Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang.

Maman menambahkan lebih dari 200.000 UMKM yang tercatat sebagai debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan mendapatkan relaksasi kredit berdasarkan hasil pemetaan bersama bank penyalur dan lembaga penjamin KUR. 

BACA JUGA:Menteri UMKM Bentuk Klinik UMKM Bangkit, Targetkan Pemulihan Usaha Terdampak dalam Setahun

BACA JUGA:Pemerintah Siapkan KUR Bunga 0 Persen Tahun 2026 untuk UMKM Terdampak Bencana Sumatera

Pemulihan ekonomi juga didukung melalui reaktivasi pasar rakyat dengan keterlibatan 1.132 personel Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan aparatur sipil negara.

Kementerian UMKM akan melakukan pemantauan dan pemetaan menyeluruh untuk memastikan program pemulihan berjalan secara komprehensif di ketiga provinsi terdampak.

Sementara itu, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan program pemberdayaan masyarakat terdampak banjir dijalankan melalui kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga. 

Tim ini melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta sejumlah lembaga terkait lainnya.

Program ini akan bersinergi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Muhaimin menambahkan, keterlibatan masyarakat melalui program padat karya diharapkan memberikan manfaat tambahan berupa cash for work sehingga warga tidak hanya ikut dalam proses pemulihan, tetapi juga memperoleh penghasilan. (ant)