Pemerintah Percepat Swasembada Pangan untuk Dongkrak Kesejahteraan Petani

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah terus mempercepat program swasembada pangan sebagai strategi utama memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil nyata dalam satu tahun terakhir.

Menurut Zulhas, peningkatan signifikan terlihat dari nilai tukar petani yang naik tajam dalam waktu singkat. “Saya diberi Keppres percepatan swasembada pangan. Baru setahun, nilai tukar petani dari 101–106 kini sudah 124,” ujarnya dalam acara ESG Now Awards 2025 di Jakarta, Kamis.

Kebijakan ini selaras dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto tentang pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Tim tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan mandat untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, hingga pengendalian program di lapangan.

Zulhas mengungkapkan, hasil kebijakan ini sudah mulai terlihat dari sisi produksi beras nasional yang kini mencapai surplus sekitar 4 juta ton. “Tahun lalu kita impor beras 4,5 juta ton. Sekarang, stok Bulog sudah surplus 4 juta ton,” katanya.

BACA JUGA:Dorong Investasi, Luhut Sarankan Purbaya Kucurkan SAL Rp50 Triliun per Tahun ke INA

BACA JUGA:Prabowo Tunjuk Purbaya Genjot Pajak dan Evaluasi Devisa Hasil Ekspor

Kenaikan produktivitas pertanian, lanjutnya, juga berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp6.500. Peningkatan ini mencerminkan efek langsung dari kebijakan yang mendorong efisiensi produksi dan penguatan kelembagaan di tingkat desa.

Zulhas juga menegaskan bahwa pemerintah mulai menekan dominasi tengkulak dengan memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih (KopDes). “Tengkulak di daerah kita sapu. Karena lewat KopDes, satu hektare lahan kosong kalau ditanami jagung, padi, singkong, atau tebu bisa menghasilkan sampai Rp80 juta,” jelasnya.

Ia menambahkan, program swasembada pangan bukan hanya soal produksi, tapi bagian dari strategi pembangunan ekonomi Pancasila, di mana sumber daya pangan harus dikuasai oleh rakyat, bukan segelintir pemain besar.

Selain itu, kebijakan ini juga terintegrasi dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat. “Kalau setiap penerima makan satu telur per hari, itu berarti kita butuh 82 juta telur sehari. Butuh buah, sayur, ikan, beras. Jadi apa pun yang ditanam di desa pasti laku. Ibu-ibu bisa pelihara ayam, bikin tambak, tanam sayur, tanam buah. Gizi masyarakat naik, ekonomi desa bergerak,” tutur Zulhas.

Program swasembada pangan kini dipandang sebagai fondasi penting menuju kemandirian pangan nasional dan pemerataan kesejahteraan di desa, dengan dampak langsung terhadap produksi, konsumsi, dan daya beli masyarakat. (ant)