Menteri Ara: Program FLPP Jadi Solusi Backlog Kepemilikan Rumah

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menegaskan program rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi solusi utama untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah yang saat ini mencapai 9,9 juta unit. Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara Akad Massal 26.000 KPR FLPP di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin lalu.

Ara menjelaskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ditujukan untuk mengurangi 26,9 juta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Tahun ini pemerintah menyalurkan 45 ribu unit BSPS dan menargetkan peningkatan hingga 400 ribu unit pada 2026. 

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden yang berpihak pada rakyat kecil, mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), percepatan dan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga kenaikan kuota FLPP menjadi 350 ribu unit – terbesar dalam sejarah – dengan suku bunga tetap lima persen.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan bahwa hingga 28 September 2025, penyaluran KPR subsidi telah mencapai 183.058 unit rumah atau 52,3 persen dari target 350 ribu unit. 

BACA JUGA:Danamon Syariah Genjot Tabungan Haji, Fokus Dana Murah Jangka Panjang

BACA JUGA:Pemerintah Serahkan 26.000 Rumah Subsidi, Menteri Ara Pastikan untuk MBR

Total nilai realisasi pembelian mencapai Rp22,72 triliun, disalurkan melalui 38 bank penyalur dan dikerjakan 7.382 pengembang di 11.488 lokasi perumahan yang tersebar di 33 provinsi dan 394 kabupaten/kota.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sendiri adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan skema KPR bersubsidi. 

Melalui program ini, bank penyalur mendapatkan dana murah agar masyarakat memperoleh rumah dengan bunga rendah, uang muka ringan, dan tenor panjang. 

Program ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat serta mempercepat pencapaian target pengurangan backlog perumahan nasional. (ant)