Bulog Harus Salurkan 1,1 Juta Ton Beras SPHP hingga Desember 2025

BELITONGEKSPRES.COM - Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto menegaskan Perum Bulog harus menyalurkan 1,1 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga Desember 2025 agar target nasional terpenuhi. Penyaluran ini dimulai kembali pada Juni setelah sempat dihentikan pada April–Mei akibat panen raya.

Indra mengapresiasi kinerja Bulog yang terus mengoptimalkan distribusi SPHP. Di Kalimantan Selatan misalnya, sudah tersalurkan 7–10 ribu ton dari target 25 ribu ton. 

Saat meninjau gerakan pangan murah (GPM) di Banjarbaru, ia juga mendorong lebih banyak pedagang ikut menyalurkan beras SPHP melalui aplikasi KlikSPHP yang disediakan Bulog. Menurutnya, margin keuntungan yang ditawarkan cukup menarik, yaitu Rp1.500 per kilogram dengan harga pembelian Rp56.500 per kemasan 5 kilogram.

Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP saat ini ditetapkan Rp12.500 per kilogram untuk zona 1, Rp13.100 per kilogram untuk zona 2, dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3. Penyaluran dilakukan melalui tujuh jalur, antara lain pasar tradisional, ritel modern, gerakan pangan murah, kios pangan, Rumah Pangan Kita (RPK), koperasi desa/kelurahan Merah Putih, dan operasi pasar.

BACA JUGA:Pemerintah Manfaatkan Lahan Eks BLBI dan Aset Rampasan Negara untuk Program Rumah Rakyat

BACA JUGA:Anggota DPR RI Dapil Papua Apresiasi Dana Otsus Tak Masuk Pos Efisiensi Anggaran

Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto menegaskan Bulog terus menjaga stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen. Ia menyampaikan terima kasih kepada TNI-Polri, pemerintah daerah, serta mitra lain yang membantu mempercepat distribusi SPHP. Sudarsono juga mengingatkan masyarakat bahwa membeli beras SPHP berarti ikut mendukung petani dalam negeri.

Beras SPHP merupakan produksi petani Indonesia yang diserap Bulog baik dalam bentuk gabah maupun jagung. Cadangan beras Bulog saat ini mencapai 3,2 juta ton dan dinyatakan aman hingga akhir tahun. Program SPHP sendiri diluncurkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan harga beras di pasar, dan menekan inflasi.

Indra dan Sudarsono hadir di Banjarbaru dalam rangkaian Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Kalimantan tahun 2025. (ant)