Menteri PKP Targetkan 500 Ribu Rumah Subsidi 2026, Tekan Backlog Perumahan 9,9 Juta Unit

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah untuk menekan backlog perumahan nasional yang saat ini masih mencapai 9,9 juta unit. Salah satu strategi utama adalah memperluas pembangunan rumah subsidi dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.

Target Pembangunan Rumah Subsidi

Dalam peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Minggu (24/8/2025), Maruarar—akrab disapa Ara mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 500.000 unit rumah subsidi pada 2026. Angka ini meningkat dari 350.000 unit di 2025 dan 220.000 unit pada 2024.

“Sudah saya sampaikan di rapat kabinet, tahun depan tolong dipertimbangkan target 500 ribu rumah subsidi. Ini komitmen nyata bagi rakyat kecil,” kata Ara.

BACA JUGA:HPP Gabah Resmi Naik, Pemerintah Tegas Lindungi Petani dari Mafia Beras

BACA JUGA:OJK Dorong Bank Turunkan Bunga Kredit Setelah BI Rate Turun 5 Persen

Ara mengakui bahwa penyediaan hunian layak bukan tugas mudah. Selain jutaan rakyat yang belum memiliki rumah, terdapat 26 juta rumah tidak layak huni yang juga perlu ditangani.

Program FLPP dan BSPS Ditingkatkan

Pemerintah melanjutkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dirintis sejak era Menteri Suharso Monoarfa. Tahun 2025, kuota rumah subsidi melalui FLPP mencapai 350.000 unit, tertinggi sepanjang sejarah. Target ini akan diperluas menjadi 500.000 unit pada 2026.

Selain itu, ada pula program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar masyarakat dengan rumah tidak layak huni. Tahun 2025, bantuan meningkat dari 38.000 unit menjadi 45.000 unit, dan ditargetkan melonjak hingga 400.000 unit pada 2026, naik sepuluh kali lipat.

Kebijakan Pro-Rakyat

Berbagai regulasi dan insentif dipermudah untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.

BACA JUGA:Ekspor Indonesia Diproyeksi Tumbuh Positif Meski Ditekan Perluasan Tarif AS

BACA JUGA:Pemula Wajib Tahu! Alasan Investasi Emas Jadi Pilihan Paling Aman dan Kapan untuk Memulainya

• Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kini digratiskan dan dipercepat dari 45 hari menjadi hanya 10 hari.
• Insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) diperpanjang hingga Desember 2025.

“Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap rakyat kecil di sektor perumahan sudah terbukti lewat langkah konkret ini,” ujar Ara.

Visi Jangka Panjang

Ara menegaskan, pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta rumah subsidi per tahun. Dengan strategi ini, backlog perumahan sebesar 9,9 juta unit dapat diselesaikan dalam satu dekade.

“Kalau kita konsisten dengan pembangunan 1 juta unit rumah per tahun, maka backlog bisa tuntas dalam 10 tahun,” tutupnya. (beritasatu)