Program Unggulan Prabowo Bisa Terdampak Akibat Konflik Iran-Israel

BELITONGEKSPRES.COM - Ketegangan geopolitik antara Israel dan Iran di kawasan Timur Tengah belum menunjukkan tanda mereda. Jika konflik terus berlanjut, dampaknya diperkirakan akan menjalar ke berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan potensi gangguan terhadap stabilitas ekonomi nasional dan program unggulan Pemerintahan Prabowo Subianto.

Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah patut diwaspadai karena kawasan tersebut merupakan jalur vital perdagangan minyak dunia. Ketidakstabilan di kawasan ini hampir selalu memicu gejolak harga minyak global.

“Jika harga minyak dunia menembus US$ 100 per barel, maka tak ada pilihan lain selain menaikkan harga BBM subsidi,” kata Fahmy dalam Investor Daily Talk, Rabu 18 Juni 2025.

Harga Minyak Naik, APBN Terancam Tergerus

Menurut Fahmy, Indonesia sebagai negara importir minyak mentah akan merasakan dampak langsung dari lonjakan harga. Pembengkakan anggaran subsidi akan menjadi beban bagi APBN, yang pada akhirnya bisa memaksa pemerintah melakukan penyesuaian fiskal.

BACA JUGA:Bea Cukai Kudus Musnahkan 6 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp 8,2 Miliar

BACA JUGA:BSU 2025 Belum Cair? Ini 3 Penyebab Dana Bantuan Tak Masuk Rekening

“Membengkaknya subsidi energi tentu akan memengaruhi alokasi anggaran untuk program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya.

Dilema Pemerintah: Harga BBM Naik atau Potong Program Strategis?

Fahmy menggarisbawahi adanya trade-off kebijakan antara menaikkan harga BBM subsidi atau memangkas anggaran program strategis. Keduanya bukan pilihan yang mudah, mengingat dampak sosial dan politiknya sangat signifikan.

Jika harga BBM dinaikkan, inflasi kemungkinan akan meningkat dan daya beli masyarakat akan turun. Hal ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang berada di kisaran 5–8%.

“Pemerintah harus jeli mencari titik keseimbangan. Kenaikan harga BBM bisa menekan konsumsi, tapi kalau tidak dinaikkan, program unggulan bisa terancam,” tegas Fahmy.

Situasi ini, kata Fahmy, memerlukan kepemimpinan ekonomi yang responsif terhadap dinamika global. Pemerintah perlu merumuskan strategi penyesuaian fiskal yang tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat maupun stabilitas program prioritas nasional.

“Butuh kepiawaian dalam menghadapi trade-off antara stabilitas fiskal dan kepentingan sosial-politik,” pungkasnya. (beritasatu)