Klarifikasi Pemerintah soal Program Gratis Ongkir, Apakah Akan Dihapus?

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Senin , 19 May 2025 - 23:55

Ilustrasi: Klarifikasi Pemerintah soal Program Gratis Ongkir, Apakah Akan Dihapus?--(freepik)

“Kami ingin pastikan para kurir bisa hidup layak dan perusahaan logistik tetap tumbuh. Ini soal keadilan ekonomi,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Pos dan Penyiaran Kemkomdigi, Gunawan Hutagalung, menambahkan bahwa pembatasan promo gratis ongkir hanya berlaku pada layanan kurir yang memberikan potongan di bawah biaya pokok layanan.

Promo ini dibatasi maksimal tiga hari dalam sebulan guna menjaga persaingan sehat antar perusahaan kurir.

Gunawan juga menyatakan bahwa promo dapat diperpanjang jika diajukan evaluasi dan tetap sesuai harga pasar industri. “Standarnya tiga hari, tapi kalau mereka mau perpanjang, harus minta evaluasi ke kami,” katanya.

Aturan ini juga mengacu pada Pasal 41 dan Pasal 45 Peraturan Menteri, yang mengatur tarif layanan pos berdasarkan biaya operasional plus margin, dengan tujuan agar layanan tetap berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.

Dengan penjelasan ini, masyarakat diharapkan memahami bahwa program gratis ongkir dari e-commerce tetap berjalan, sementara regulasi baru fokus pada pengaturan diskon dari perusahaan kurir demi keberlangsungan ekosistem logistik yang sehat. (Antara)

klarifikasi pemerintah soal program gratis ongkir, apakah akan dihapus?                            belitongekspres.com - kabar rencana penghapusan program gratis ongkos kirim (ongkir) menggegerkan jagat maya dan menimbulkan banyak protes dari konsumen online.
banyak yang khawatir kebijakan ini akan merugikan pembeli yang selama ini terbantu oleh keringanan biaya pengiriman. namun, benarkah pemerintah berniat menghapus program tersebut?
menjawab keresahan masyarakat, kementerian komunikasi dan digital (kemkomdigi) republik indonesia (ri) memberikan klarifikasi secara resmi.
dalam peraturan menteri komunikasi dan digital nomor 8 tahun 2025 tentang layanan pos komersial, pemerintah tidak mengatur atau membatasi program promosi gratis ongkir yang dijalankan oleh platform e-commerce.
“perlu kami luruskan, peraturan ini tidak menyentuh ranah promosi gratis ongkir oleh e-commerce,” jelas direktur jenderal ekosistem digital kemkomdigi, edwin hidayat abdullah, dalam keterangan pers di jakarta, dikutip sabtu (17/5/2025).
baca juga:modantara dukung usulan ojol masuk pelaku usaha mikro, ini alsannya
edwin menjelaskan bahwa aturan ini hanya berlaku untuk pemberian diskon ongkos kirim yang diberikan oleh perusahaan jasa pengiriman.
diskon yang diatur hanya berlaku untuk biaya di bawah struktur operasional kurir, dan maksimal berlaku tiga hari dalam sebulan.
aturan ini bertujuan menghindari diskon berlebihan yang bisa merugikan perusahaan kurir dan menurunkan kualitas layanan.
“kami ingin menciptakan ekosistem layanan pos yang sehat, berkelanjutan, dan adil. kalau tarif terus ditekan tanpa kendali, kesejahteraan kurir yang jadi taruhannya. ini yang ingin kita jaga bersama,” imbuhnya.
baca juga:industri otomotif ri tarik investasi capai rp174 triliun dan serap 99.700 tenaga kerja 
sementara itu, konsumen tetap bisa menikmati promo gratis ongkir setiap hari apabila e-commerce memberikan subsidi ongkos kirim sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka.
“kalau e-commerce memberikan subsidi ongkir, itu hak mereka sepenuhnya. kami tidak mengatur hal tersebut,” tegas edwin.
peraturan ini bukan untuk membatasi konsumen atau pelaku usaha digital, melainkan untuk melindungi kesejahteraan kurir dan memastikan mutu layanan pengiriman tetap terjaga.
“kami ingin pastikan para kurir bisa hidup layak dan perusahaan logistik tetap tumbuh. ini soal keadilan ekonomi,” ujarnya.
baca juga:komdigi bantah isu batasi gratis ongkir, konsumen tetap bisa nikmati setiap hari
sebelumnya, direktur pos dan penyiaran kemkomdigi, gunawan hutagalung, menambahkan bahwa pembatasan promo gratis ongkir hanya berlaku pada layanan kurir yang memberikan potongan di bawah biaya pokok layanan.
promo ini dibatasi maksimal tiga hari dalam sebulan guna menjaga persaingan sehat antar perusahaan kurir.
gunawan juga menyatakan bahwa promo dapat diperpanjang jika diajukan evaluasi dan tetap sesuai harga pasar industri. “standarnya tiga hari, tapi kalau mereka mau perpanjang, harus minta evaluasi ke kami,” katanya.
aturan ini juga mengacu pada pasal 41 dan pasal 45 peraturan menteri, yang mengatur tarif layanan pos berdasarkan biaya operasional plus margin, dengan tujuan agar layanan tetap berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.
dengan penjelasan ini, masyarakat diharapkan memahami bahwa program gratis ongkir dari e-commerce tetap berjalan, sementara regulasi baru fokus pada pengaturan diskon dari perusahaan kurir demi keberlangsungan ekosistem logistik yang sehat. (antara)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 24 Januari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan