Fraksi PBB DPRD Beltim Sorotin Strategi Promosi Investasi, Minta Data Valid dan Hasil Nyata

MANGGAR, BELITONGEKSPRES.COM – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Belitung Timur (Beltim) dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kembali digelar, Senin (6/4/2026).

Dalam forum tersebut, Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) melalui juru bicaranya, Yerri Candra Pratama, menyampaikan pandangan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Strategi Promosi Penanaman Modal.

Fraksi PBB menilai Ranperda ini sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat arah pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur.

Menurut Yerri, penyusunan regulasi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BACA JUGA:Nasib 1.968 PPPK Beltim di Ujung Tanduk, Bupati Cari Solusi ke Pusat

BACA JUGA:Kebakaran Lahan di Beltim Hanguskan 2,5 Hektare, Api Nyaris Masuk Permukiman

“Ranperda ini menjadi instrumen penting dalam membangun sistem promosi investasi yang terpadu serta memperkuat citra Belitung Timur sebagai daerah tujuan investasi yang prospektif,” ujarnya.

Salah satu poin utama yang disoroti Fraksi PBB adalah ketersediaan data dan informasi peluang investasi yang akurat dan mutakhir.

Hal ini dinilai krusial untuk menarik minat investor, terutama melalui pemanfaatan platform digital seperti situs web dan media sosial daerah.

Fraksi PBB mempertanyakan mekanisme pemerintah daerah dalam memperbarui data potensi investasi secara berkala serta memastikan kemudahan akses informasi bagi calon investor.

BACA JUGA:Pengelolaan Hutan Beltim Diperkuat, KPHP Gunung Duren dan SEKAR Resmi Teken MoU

BACA JUGA:Subandri Ditunjuk Jadi Ketua PHBI Gantung 2025–2030, Siap Koordinasi Kegiatan Keagamaan

Selain itu, keberhasilan promosi investasi dinilai sangat bergantung pada sinergi lintas sektor serta koordinasi dengan pemerintah pusat.

Fraksi PBB meminta kejelasan pola koordinasi yang akan diterapkan agar promosi investasi berjalan efektif dan selaras dengan kebijakan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah.