Polemik MoU Sawit 200 Hektare Selat Nasik, Obri Tegaskan Kritik Murni Soal Kebijakan

Reporter: Rheza S |

Editor: Yudiansyah |

Sabtu , 28 Feb 2026 - 20:18

Tokoh Pemuda Pulau Mendanau, Obri-Istimewa-

SELAT NASIK, BELITONGEKSPRES.COM – Polemik kebun sawit 200 hektare di Selat Nasik, Kabupaten Belitung terus bergulir setelah klarifikasi kepala desa terkait nota kesepahaman lahan milik warga.

Kini, tokoh pemuda Pulau Mendanau, Obri, menegaskan kritik yang ia sampaikan murni menyasar kebijakan publik di Desa Selat Nasik, bukan persoalan pribadi.

Obri menekankan bahwa sikapnya berkaitan dengan transparansi dan tata kelola rencana perkebunan sawit skala besar di wilayah Mendanau.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Belitong Ekspres, Sabtu 28 Februari 2026, ia membantah tudingan bahwa dirinya mencampuri hak warga atas kepemilikan lahan.

Ia menyatakan keputusan menjual atau tidak menjual lahan sepenuhnya merupakan hak masing-masing warga. Dirinya tidak pernah melarang atau mengintervensi pilihan tersebut.

Penegasan itu disampaikan setelah beredarnya pesan WhatsApp yang mengaitkan orang tuanya dengan perbedaan pandangan soal kebijakan tersebut. Obri kemudian memberikan klarifikasi melalui akun Facebook pribadinya.

“Perbedaan pendapat soal kebijakan publik jangan dibawa ke ranah pribadi. Apalagi sampai menyangkut pautkan orang tua saya. Itu tidak masuk akal dan tidak bisa saya terima,” tegas Obri.

Ia memastikan orang tuanya tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak memiliki kaitan apa pun dengan sikap kritis yang ia sampaikan.

Oleh sebab itu, tokoh pemuda Desa Selat Nasik tersebut meminta perdebatan difokuskan pada substansi kebijakan, bukan menyerang keluarga.

Menurut Obri, kritik terhadap kebijakan publik adalah bagian dari kehidupan demokrasi.

polemik mou sawit 200 hektare selat nasik, obri tegaskan kritik murni soal kebijakan                            selat nasik, belitongekspres.com – polemik kebun sawit 200 hektare di selat nasik, kabupaten belitung terus bergulir setelah klarifikasi kepala desa terkait nota kesepahaman lahan milik warga.
kini, tokoh pemuda pulau mendanau, obri, menegaskan kritik yang ia sampaikan murni menyasar kebijakan publik di desa selat nasik, bukan persoalan pribadi.
obri menekankan bahwa sikapnya berkaitan dengan transparansi dan tata kelola rencana perkebunan sawit skala besar di wilayah mendanau.
dalam keterangan tertulis yang diterima belitong ekspres, sabtu 28 februari 2026, ia membantah tudingan bahwa dirinya mencampuri hak warga atas kepemilikan lahan.
baca juga:polisi ungkap peran a dalam penyelundupan timah dari beltim, negara rugi puluhan miliar
baca juga:bareskrim polri bongkar pengolahan timah ilegal di beltim, 4 kali selundupkan ke malaysia
ia menyatakan keputusan menjual atau tidak menjual lahan sepenuhnya merupakan hak masing-masing warga. dirinya tidak pernah melarang atau mengintervensi pilihan tersebut.
penegasan itu disampaikan setelah beredarnya pesan whatsapp yang mengaitkan orang tuanya dengan perbedaan pandangan soal kebijakan tersebut. obri kemudian memberikan klarifikasi melalui akun facebook pribadinya.
“perbedaan pendapat soal kebijakan publik jangan dibawa ke ranah pribadi. apalagi sampai menyangkut pautkan orang tua saya. itu tidak masuk akal dan tidak bisa saya terima,” tegas obri.
ia memastikan orang tuanya tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak memiliki kaitan apa pun dengan sikap kritis yang ia sampaikan.
baca juga:dishub belitung maksimalkan hotline pju, targetkan 95 persen lampu menyala
baca juga:kades selat nasik klarifikasi mou lahan sawit 200 hektare, sebut milik pribadi warga
oleh sebab itu, tokoh pemuda desa selat nasik tersebut meminta perdebatan difokuskan pada substansi kebijakan, bukan menyerang keluarga.
menurut obri, kritik terhadap kebijakan publik adalah bagian dari kehidupan demokrasi.
ia menilai perbedaan pandangan seharusnya dijawab dengan argumentasi rasional, data jelas, dan dasar hukum yang kuat.
“saya terbuka untuk diskusi dan perbedaan pendapat. tapi jangan sangkut pautkan orang tua. kalau berbeda pandangan, yang cerdas lah menyikapinya,” ujarnya.
sebelumnya, kepala desa selat nasik anuar telah memberikan klarifikasi bahwa lahan 200 hektare dalam mou merupakan milik pribadi warga.
baca juga:wabup belitung respon polemik lahan sawit di selat nasik, imbau warga tetap tenang
baca juga:tk al-baasith tanjung binga berbagi takjil, tanamkan empati dan karakter islami sejak dini
kades menegaskan lahan tersebut bukan tanah desa sebagaimana informasi yang sempat berkembang.
“perlu kami luruskan, lahan 200 hektare yang di-mou-kan itu adalah lahan pribadi warga, bukan lahan desa,” tegas anuar kepada belitong ekspres, jumat 27 februari 2026.
anuar juga menyebut rencana tersebut telah melalui dua kali sosialisasi dan jajak pendapat warga sebelum penandatanganan nota kesepahaman. pemerintah desa, kata dia, tidak mengambil keputusan secara sepihak.
meski demikian, sebagian warga mengaku belum menerima penjelasan detail mengenai isi, ruang lingkup, serta dampak kerja sama dengan pihak perusahaan.
nota kesepakatan itu diketahui melibatkan kepala desa selat nasik dan direktur pt sahabat selaras sejahtera.
baca juga:pemkab belitung matangkan persiapan mybca belitung multisport festival 2026
baca juga:dlh belitung gelar korve di area pemakaman, dukung gerakan indonesia asri
obri sebelumnya juga menyoroti klausul dalam dokumen yang menyebutkan bahwa apabila dalam 30 hari tidak terdapat persetujuan masyarakat, maka kesepakatan dianggap tidak berlaku.
menurutnya, klausul tersebut memunculkan pertanyaan tentang mekanisme persetujuan dan representasi warga.
warga menilai tanpa forum resmi dan berita acara musyawarah desa, sulit memastikan proses telah memenuhi prinsip partisipatif.
kekhawatiran juga menguat mengingat adanya peraturan daerah kabupaten belitung tahun 2013 yang melarang aktivitas perkebunan sawit di wilayah tersebut.
menanggapi dinamika yang berkembang, wakil bupati belitung syamsir mengimbau masyarakat tetap tenang dan menjaga kondusivitas daerah.
baca juga:10 korban tppo asal belitung dipulangkan dari myanmar, 2 masih di malaysia
baca juga:rencana kebun sawit 200 hektar di selat nasik tuai polemik, warga pertanyakan transparansi & legalitas
syamsir meminta warga tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi serta tetap fokus menjalankan ibadah ramadan.
"fokuslah pada ibadah puasa dan bersama-sama menjaga kamtibmas,” ujar syamsir dalam keterangan yang diterima belitong ekspres.
polemik kebun sawit di selat nasik kini menjadi perhatian publik karena menyangkut tata kelola lahan, kepastian hukum, dan masa depan ekonomi masyarakat setempat.
perdebatan pun bergeser dari isu kepemilikan lahan menuju transparansi kebijakan dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 1 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan