Wabup Belitung Respon Polemik Lahan Sawit di Selat Nasik, Imbau Warga Tetap Tenang

Reporter: Rheza S |

Editor: Yudiansyah |

Jumat , 27 Feb 2026 - 21:34

Wakil Bupati Belitung, Syamsir-Ist-

TANJUNGPANDAN, BELITONGEKSPRES.COM – Wakil Bupati Belitung, Syamsir, angkat bicara terkait polemik nota kesepakatan lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Selat Nasik.

Pernyataan itu disampaikannya pada Jumat, 27 Februari 2026, menyusul dinamika yang berkembang di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

Sebelumnya, rencana pengelolaan lahan seluas 200 hektare untuk perkebunan kelapa sawit di wilayah Selat Nasik memicu perdebatan.

Polemik mencuat setelah beredarnya nota kesepakatan antara Kepala Desa Selat Nasik, Anuar, dengan Direktur PT Sahabat Selaras Sejahtera, Hamsa Budiman.

Sejumlah warga mengaku belum menerima penjelasan resmi mengenai isi, ruang lingkup kerja sama, maupun dampak yang mungkin ditimbulkan dari kesepakatan tersebut.

Menanggapi hal itu, Syamsir mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Ia juga meminta warga tetap fokus menjalankan ibadah puasa serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Ramadan.

“Fokuslah pada ibadah puasa dan bersama-sama menjaga kamtibmas,” ujar Syamsir dalam keterangan yang diterima Belitong Ekspres.

Menurut Syamsir, dinamika dalam proses pembangunan merupakan hal yang wajar terjadi di daerah mana pun.

Namun demikian, ia menekankan bahwa persatuan serta kondusivitas daerah harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

wabup belitung respon polemik lahan sawit di selat nasik, imbau warga tetap tenang                            tanjungpandan, belitongekspres.com – wakil bupati belitung, syamsir, angkat bicara terkait polemik nota kesepakatan lahan perkebunan kelapa sawit di kecamatan selat nasik.
pernyataan itu disampaikannya pada jumat, 27 februari 2026, menyusul dinamika yang berkembang di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir.
sebelumnya, rencana pengelolaan lahan seluas 200 hektare untuk perkebunan kelapa sawit di wilayah selat nasik memicu perdebatan.
polemik mencuat setelah beredarnya nota kesepakatan antara kepala desa selat nasik, anuar, dengan direktur pt sahabat selaras sejahtera, hamsa budiman.
baca juga:tk al-baasith tanjung binga berbagi takjil, tanamkan empati dan karakter islami sejak dini
baca juga:pemkab belitung matangkan persiapan mybca belitung multisport festival 2026
sejumlah warga mengaku belum menerima penjelasan resmi mengenai isi, ruang lingkup kerja sama, maupun dampak yang mungkin ditimbulkan dari kesepakatan tersebut.
menanggapi hal itu, syamsir mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
ia juga meminta warga tetap fokus menjalankan ibadah puasa serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama ramadan.
“fokuslah pada ibadah puasa dan bersama-sama menjaga kamtibmas,” ujar syamsir dalam keterangan yang diterima belitong ekspres.
baca juga:dlh belitung gelar korve di area pemakaman, dukung gerakan indonesia asri
baca juga:konferkab pwi belitung 2026 digelar maret, sejumlah nama maju jadi calon ketua
menurut syamsir, dinamika dalam proses pembangunan merupakan hal yang wajar terjadi di daerah mana pun.
namun demikian, ia menekankan bahwa persatuan serta kondusivitas daerah harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
syamsir juga menegaskan bahwa pemerintah kabupaten belitung tidak anti terhadap investasi.
hanya saja, setiap rencana pemanfaatan lahan wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesesuaian dengan tata ruang yang berlaku di kabupaten belitung.
baca juga:10 korban tppo asal belitung dipulangkan dari myanmar, 2 masih di malaysia
baca juga:rencana kebun sawit 200 hektar di selat nasik tuai polemik, warga pertanyakan transparansi & legalitas
ia menambahkan, pembangunan di selat nasik merupakan bagian dari visi pembangunan daerah yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat.
menurutnya, keterlibatan warga menjadi kunci agar setiap program pembangunan berjalan transparan dan tidak menimbulkan resistensi sosial.
“semua pembangunan harus melibatkan masyarakat agar mereka tidak merasa ditinggalkan,” tegasnya.
syamsir memastikan pemerintah daerah membuka ruang komunikasi dan dialog antara masyarakat, pemerintah desa, serta pihak investor.
langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan berjalan transparan, sesuai ketentuan hukum, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga.
baca juga:promo ramadan 2026, bw suite belitung tawarkan kamar mulai rp508 ribu dan iftar berhadiah umrah
baca juga:kasus penganiayaan di belitung, warga sijuk bacok tetangga gegara cekcok anak
ia menekankan pentingnya investasi yang sehat dan berkelanjutan di kabupaten belitung.
menurutnya, investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
di akhir keterangannya, syamsir berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan musyawarah.
ia ingin polemik lahan di selat nasik disikapi secara bijak agar tercipta suasana harmonis serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
diberitakan sebelumnya, rencana pengelolaan lahan seluas 200 hektar untuk perkebunan kelapa sawit di wilayah selat nasik, kabupaten belitung, menuai polemik.
baca juga:kepala dishub belitung imbau warga tertib lalin saat berburu takjil ramadan 2026
baca juga:pemkab belitung buka safari ramadan 1447 h, baznas salurkan bantuan untuk guru ngaji dan nuje
polemik mencuat setelah beredarnya nota kesepakatan antara kepala desa selat nasik anuar, dan direktur pt sahabat selaras sejahtera, hamsa budiman.
hingga kini, masyarakat mengaku belum menerima penjelasan resmi terkait isi, ruang lingkup, maupun dampak dari kesepakatan tersebut.
tokoh pemuda pulau mendanau obri menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pengelolaan lahan dalam skala besar harus dilakukan secara transparan serta melibatkan persetujuan terbuka dari masyarakat.
“kami tidak pernah diberi penjelasan secara detail. kesepakatan ini berpotensi melanggar hak-hak masyarakat apabila dilakukan tanpa transparansi dan musyawarah,” tegas obri yang juga warga desa selat nasik, kepada belitong ekspres, kamis 26 februari 2026.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 28 Februari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan