DPRD Belitung Fasilitasi Aspirasi Warga Bantan, Status Kawasan Industri Dipertanyakan

Reporter: Rheza S |

Editor: Yudiansyah |

Selasa , 24 Feb 2026 - 21:31

Suasana RDP di ruang rapat DPRD Belitung, Selasa (24/2/2025)-Reza/BE-

TANJUNGPANDAN, BELITONGEKSPRES.COM – DPRD Kabupaten Belitung memfasilitasi aspirasi warga Desa Bantan terkait kejelasan status kawasan industri di Dusun Ilir yang hingga kini belum juga beroperasi, meski telah direncanakan sejak 2014.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama OPD dan pemerintah desa, masyarakat mempertanyakan kepastian hukum lahan yang selama ini belum dimanfaatkan.

RDP tersebut digelar di ruang rapat DPRD Belitung, Selasa (24/2/2025), menyusul keresahan warga terhadap rencana pengembangan kawasan industri yang dinilai berjalan tanpa kejelasan arah.

Sejak lebih dari satu dekade lalu, sebagian warga telah menghibahkan maupun menjual lahan mereka dengan harapan kawasan tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Namun hingga kini, aktivitas industri yang dijanjikan belum juga terealisasi.

Harapan yang Tak Kunjung Terwujud

Kepala Desa Bantan, Suhandi, mengatakan kehadiran warga ke DPRD merupakan bentuk upaya mencari kepastian setelah bertahun-tahun menunggu realisasi pembangunan.

“Dulu masyarakat mendukung penuh program pemerintah. Mereka rela menghibahkan atau menjual tanah karena berharap kawasan industri berkembang. Tapi sejak 2014 sampai sekarang, tidak ada aktivitas,” ujar Suhandi usai RDP kepada Belitong Ekspres.

Menurutnya, kondisi ini membuat warga mulai mempertanyakan rencana perluasan kawasan, sementara lahan yang sudah diserahkan justru terbengkalai.

Situasi tersebut dinilai merugikan masyarakat, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan dan pertanian.

Terkendala Sertifikat dan Status Lahan

dprd belitung fasilitasi aspirasi warga bantan, status kawasan industri dipertanyakan                            tanjungpandan, belitongekspres.com – dprd kabupaten belitung memfasilitasi aspirasi warga desa bantan terkait kejelasan status kawasan industri di dusun ilir yang hingga kini belum juga beroperasi, meski telah direncanakan sejak 2014.
dalam rapat dengar pendapat (rdp) bersama opd dan pemerintah desa, masyarakat mempertanyakan kepastian hukum lahan yang selama ini belum dimanfaatkan.
rdp tersebut digelar di ruang rapat dprd belitung, selasa (24/2/2025), menyusul keresahan warga terhadap rencana pengembangan kawasan industri yang dinilai berjalan tanpa kejelasan arah.
sejak lebih dari satu dekade lalu, sebagian warga telah menghibahkan maupun menjual lahan mereka dengan harapan kawasan tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi desa. namun hingga kini, aktivitas industri yang dijanjikan belum juga terealisasi.
baca juga:komisi ii dprd belitung rdp bahas optimalisasi pad perumda tirta batu mentas di ppn tanjungpandan
baca juga:beliadi minta operasional dapur mbg sijuk dihentikan sementara, menu dinilai tak layak
harapan yang tak kunjung terwujud
kepala desa bantan, suhandi, mengatakan kehadiran warga ke dprd merupakan bentuk upaya mencari kepastian setelah bertahun-tahun menunggu realisasi pembangunan.
“dulu masyarakat mendukung penuh program pemerintah. mereka rela menghibahkan atau menjual tanah karena berharap kawasan industri berkembang. tapi sejak 2014 sampai sekarang, tidak ada aktivitas,” ujar suhandi usai rdp kepada belitong ekspres.
menurutnya, kondisi ini membuat warga mulai mempertanyakan rencana perluasan kawasan, sementara lahan yang sudah diserahkan justru terbengkalai.
situasi tersebut dinilai merugikan masyarakat, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan dan pertanian.
baca juga:perumda am tirta batu mentas hadir di endek ramadan festival, tawarkan promo dan layanan aduan
baca juga:dlh belitung imbau masyarakat dan pedagang takjil kurangi sampah plastik selama ramadan 2026
terkendala sertifikat dan status lahan
suhandi juga mengungkapkan, sebagian warga dusun ilir sempat mengajukan permohonan sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) pada 2025.
namun, permohonan tersebut ditolak oleh badan pertanahan nasional (bpn) belitung karena lahan yang diajukan masuk dalam plotting kawasan industri.
ironisnya, di tengah penolakan tersebut, muncul dugaan adanya oknum tertentu yang justru bisa mengurus sertifikat di kawasan yang sama.
“warga jadi bertanya-tanya. kenapa ada yang bisa, sementara sebagian besar tidak,” kata suhandi.
selain itu, pemerintah desa bantan mengaku belum pernah menerima peta detail kawasan industri sebagaimana tertuang dalam perda nomor 3 tahun 2014 tentang rtrw kabupaten belitung 2014–2034.
baca juga:taufik mardin dorong sma sederajat di belitong manfaatkan ramadan 2026 untuk pendidikan karakter
baca juga:jaga stabilitas harga pangan 2026, dkpp belitung jadwalkan 12 agenda pasar tani 
kondisi ini membuat pemerintah desa dan masyarakat kesulitan memahami batas wilayah yang sebenarnya masuk dalam zona industri.
warga minta lahan dikembalikan
dalam rdp tersebut, warga menyampaikan harapan agar lahan perkebunan yang masuk dalam plotting kawasan industri dapat dikeluarkan dari zona pengembangan.
tujuannya agar lahan tersebut bisa kembali dikelola untuk menunjang perekonomian keluarga.
“kami berterima kasih kepada dprd belitung yang sudah memfasilitasi aspirasi masyarakat. harapannya, status kawasan industri ini dikaji ulang, supaya lahan bisa kembali dimanfaatkan,” tambah suhandi.
bagi sebagian warga, lahan tersebut merupakan sumber utama penghasilan yang kini terhambat akibat ketidakpastian regulasi.
baca juga:polres belitung bongkar jaringan sabu antar pulau, 2 tersangka diamankan
baca juga:masjid at-taqwa dusun pilang salurkan 156 paket bapok untuk warga di ramadan 1447 h
dprd keluarkan rekomendasi
sementara itu, ketua dprd kabupaten belitung vina cristyn ferani, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi hasil rdp.
salah satunya meminta dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kabupaten belitung untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kawasan industri tersebut.
dprd juga merekomendasikan agar lahan milik masyarakat yang masuk dalam rencana pengembangan kawasan dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari zona industri.
“kami meminta adanya pendalaman kajian teknis dan yuridis. konsultasi publik juga harus dilakukan agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat,” tegas vina.
baca juga:ramadan 2026 jadi momentum penguatan akhlak pelajar, ini harapan maisinun
baca juga:satpol pp belitung intensifkan patroli ramadhan, awasi kepatuhan edaran bupati
ia menekankan, setiap kebijakan tata ruang harus berpijak pada kepastian hukum sekaligus keberpihakan terhadap warga.
pihk dprd belitung berharap opd terkait segera menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut agar masyarakat desa bantan memperoleh kejelasan status lahan dan kepastian pemanfaatannya ke depan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 25 Februari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan