Sidang Perkara Penyelundupan Timah Belitung, Penasihat Hukum Minta Hakim Bebaskan 14 Terdakwa

Reporter: Ainul Yakin |

Editor: Tim Redaksi Belitong Ekspres |

Selasa , 06 Jan 2026 - 21:55

Para terdakwa kasus penyelundupan timah ilegal saat duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tanjungpandan-Ainul Yakin/BE-

TANJUNGPANDAN, BELITONGEKSPRES.COM – Sebanyak 14 terdakwa dalam perkara dugaan penyelundupan timah ilegal diminta untuk dibebaskan dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Belitung.

Permintaan tersebut disampaikan penasihat hukum para terdakwa Cahya Wiguna dari Izha & Izha Law Firm, pada saat sidang agenda duplik di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpandan, Selasa (6/1/2025).

Sebelumnya dalam amar tuntutannya, JPU Kejari Belitung membacakan masa hukuman yang berbeda kepada masing-masing terdakwa sesuai dengan peran yang dinilai terbukti di persidangan.

Ahmad Juandono (kuli) dituntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Ia juga dikenai denda sebesar Rp30 juta dengan ketentuan subsider 6 bulan kurungan apabila denda tidak dibayarkan.

Sementara itu, para terdakwa yang berperan sebagai kuli panggul, yakni, Tiar, Herman, Rahmat Hidayat, Roma, Hasan, Acis, Taufik Hidayatullah, Rizani, Bagoes, Perderi, dan Iman.

Masing-masing buruh panggul tersebut dituntut pidana penjara selama 6 bulan. Mereka juga dijatuhi denda Rp10 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.

Untuk terdakwa Iskandar yang berstatus sebagai nahkoda kapal, JPU menuntut pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan. Selain itu, ia juga dikenai denda Rp10 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.

Sedangkan Hartono yang berperan sebagai ABK dituntut pidana penjara selama 6 bulan. Ia juga dijatuhi denda Rp10 juta dengan ketentuan subsider 3 bulan penjara apabila denda tidak dibayarkan.

Penasihat hukum para terdakwa, Cahya Wiguna, menegaskan bahwa seluruh unsur pidana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan.

Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan diminta mengabulkan nota pembelaan (pledoi) yang telah disampaikan sebelumnya.

sidang perkara penyelundupan timah belitung, penasihat hukum minta hakim bebaskan 14 terdakwa                             tanjungpandan, belitongekspres.com – sebanyak 14 terdakwa dalam perkara dugaan penyelundupan timah ilegal diminta untuk dibebaskan dari seluruh tuntutan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) belitung. 
permintaan tersebut disampaikan penasihat hukum para terdakwa cahya wiguna dari izha & izha law firm, pada saat sidang agenda duplik di pengadilan negeri (pn) tanjungpandan, selasa (6/1/2025).
sebelumnya dalam amar tuntutannya, jpu kejari belitung membacakan masa hukuman yang berbeda kepada masing-masing terdakwa sesuai dengan peran yang dinilai terbukti di persidangan. 
ahmad juandono (kuli) dituntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. ia juga dikenai denda sebesar rp30 juta dengan ketentuan subsider 6 bulan kurungan apabila denda tidak dibayarkan.
baca juga:dishub belitung lampaui target retribusi parkir 2025, raih rp126,8 juta
baca juga:realisasi investasi sebatas wacana, tokoh masyarakat belitung: bupati jangan salah pilih kepala dpmptspp
sementara itu, para terdakwa yang berperan sebagai kuli panggul, yakni, tiar, herman, rahmat hidayat, roma, hasan, acis, taufik hidayatullah, rizani, bagoes, perderi, dan iman.
masing-masing buruh panggul tersebut dituntut pidana penjara selama 6 bulan. mereka juga dijatuhi denda rp10 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.
untuk terdakwa iskandar yang berstatus sebagai nahkoda kapal, jpu menuntut pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan. selain itu, ia juga dikenai denda rp10 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.
sedangkan hartono yang berperan sebagai abk dituntut pidana penjara selama 6 bulan. ia juga dijatuhi denda rp10 juta dengan ketentuan subsider 3 bulan penjara apabila denda tidak dibayarkan.
baca juga:persiapan porprov 2026: dispora belitung finalisasi kuota atlet dan targetkan masuk 3 besar
baca juga:buaya kembali teror nelayan, pemdes tanjung rusa pasang spanduk himbauan 
penasihat hukum para terdakwa, cahya wiguna, menegaskan bahwa seluruh unsur pidana yang dituntut jaksa penuntut umum (jpu) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. 
oleh karena itu, majelis hakim pengadilan negeri tanjungpandan diminta mengabulkan nota pembelaan (pledoi) yang telah disampaikan sebelumnya.
“meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan seluruh nota pembelaan penasihat hukum para terdakwa,” ujar cahya wiguna di hadapan majelis hakim.
dalam duplik tersebut, penasihat hukum meminta majelis hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan jpu kejari belitung. 
baca juga:respon tuntutan penambang, dprd babel targetkan perda wpr segera disahkan
baca juga:gubernur babel respon tuntutan penambang, hidayat akui berada di posisi dilematis
para terdakwa sebelumnya didakwa melanggar pasal 161 undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
penasihat hukum menilai tuntutan tersebut tidak didukung alat bukti yang cukup. serta tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang pertambangan. 
oleh sebab itu, pihaknya meminta majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).
selain itu, penasihat hukum juga meminta agar harkat, martabat, serta nama baik para terdakwa dipulihkan. tak hanya itu, jaksa penuntut umum juga diminta mengembalikan seluruh barang bukti yang telah disita dalam perkara tersebut kepada pihak yang berhak.
baca juga:samsat belitung lampaui target pajak 2025, capai rp 43,7 miliar 
baca juga:optimalkan pengumpulan zis, baznas belitung gandeng tiga bank besar lewat program x-banner syiar
“memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar barang bukti yang telah disita dikembalikan sebagaimana asal penyitaannya,” lanjut cahya wiguna.
dalam permohonannya, penasihat hukum juga meminta agar seluruh biaya perkara dibebankan kepada negara republik indonesia.
sidang perkara dugaan penyelundupan timah ilegal tersebut akan dilanjutkan dengan agenda putusan majelis hakim pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
"sidang vonis akan dilaksanakan minggu depan. kamis tanggal 15 januari 2025," pungkasnya.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 7 Januari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan