Kasus Korupsi KONI Belitung: Amin dan Mardani Divonis Berbeda

Reporter: Ainul Yakin |

Editor: Yudiansyah |

Kamis , 11 Dec 2025 - 21:10

Mantan Ketua KONI Belitung Amin Nurachman dan mantan Bendahara Mardani usai sidang vonis di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang-Ist-

Jaksa menegaskan bahwa apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta benda Amin akan disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi, ia akan menjalani pidana tambahan selama 3 tahun penjara.

Sementara itu, Mardani dituntut 1 tahun 9 bulan penjara, denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp150 juta. Ketentuan serupa berlaku jika uang pengganti tidak dibayarkan.

Sikap Jaksa dan Terdakwa: Pikir-Pikir

Usai mendengar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pangkalpiang memberikan waktu bagi para pihak untuk menentukan sikap: menerima, banding, atau menyatakan pikir-pikir.

“Kami mengatakan pikir-pikir. Begitu juga dengan kedua terdakwa yang menyatakan pikir-pikir,” ujar Riki Guswandri.

Dengan demikian, perkara belum sepenuhnya inkrah dan masih menunggu keputusan final dari jaksa maupun para terdakwa. Apakah akan banding atau menerima putusan.

Modus Korupsi Dana Hibah KONI Belitung

Dalam dakwaan sebelumnya, jaksa memaparkan bahwa Amin dan Mardani diduga tidak hanya menyalahgunakan dana hibah KONI, tetapi juga membuat laporan pertanggungjawaban fiktif untuk menutupi penyimpangan penggunaan anggaran.

Perbuatan tersebut dilakukan pada pengelolaan dana hibah KONI Kabupaten Belitung tahun anggaran 2018 hingga 2020. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembinaan atlet, peningkatan fasilitas olahraga, serta pengembangan prestasi daerah, justru tidak sepenuhnya digunakan sesuai peruntukan.

Jaksa menyebut, kedua terdakwa melakukan kerja sama dalam memuluskan penyimpangan tersebut. Sebagian dana hibah digunakan tanpa dasar hukum yang sah, dan sebagian lagi dilaporkan dengan dokumen fiktif agar tampak sesuai anggaran.

Kerugian Negara Capai Rp2,38 Miliar

Berdasarkan Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, total kerugian akibat kasus ini mencapai Rp2.382.711.000. Angka itu tercantum dalam Laporan Audit Nomor PE.03.03/SR-297/PW29/5/2025 tanggal 24 Juli 2025.

kasus korupsi koni belitung: amin dan mardani divonis berbeda                            tanjungpandan, belitongekspres.com – persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana hibah komite olahraga nasional indonesia (koni) kabupaten belitung memasuki tahap akhir. 
dua terdakwa yakni mantan ketua koni belitung amin nurachman dan mantan bendahara mardani, resmi dijatuhi putusan berbeda oleh majelis hakim pengadilan tipikor pangkalpinang.
amin nurachman divonis penjara selama 5 tahun dan denda rp200 juta subsider 2 bulan kurungan. selain pidana pokok dan denda, amin juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar rp2 miliar.
jika tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita oleh negara dan dilelang untuk menutupi kerugian tersebut. dalam hal harta tidak mencukupi, ia akan menjalani pidana tambahan.
baca juga:smpn 3 tanjungpandan dan smpn 3 sijuk raih penghargaan sekolah adiwiyata nasional 2025
sementara itu, mardani dijatuhi hukuman lebih ringan. mantan bendahara tersebut divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda rp50 juta subsider 2 bulan kurungan.
mantan bendahara koni kabupaten itu juga diwajibkan membayar uang pengganti rp100 juta, subsider 2 bulan penjara jika tidak dibayar.
putusan tersebut dibacakan majelis hakim dalam sidang vonis yang digelar di pengadilan tipikor pada pengadilan negeri pangkalpinang, kamis (11/12/2025).
keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dana hibah koni belitung sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, serta juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp sebagaimana dakwaan subsidair yang diajukan penuntut umum.
baca juga:heboh dugaan pengolahan emas di belitung, aktivitas meja goyang disamarkan pagar tinggi
“benar putusan tersebut. tadi sudah dibacakan,” kata kasi intelijen kejaksaan negeri (kejari) belitung, riki guswandri saat dikonfirmasi belitong ekspres usai persidangan.
tuntutan jaksa lebih tinggi dari putusan hakim
dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri belitung meminta majelis hakim menjatuhkan pidana lebih berat terhadap amin.
jpu menuntut amin nurachman dengan hukuman 6 tahun penjara, denda rp200 juta subsider 9 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar rp2.232.711.000.
baca juga:kasus korupsi koni belitung: pekan ini amin dan mardani diadili
jaksa menegaskan bahwa apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta benda amin akan disita dan dilelang. jika tidak mencukupi, ia akan menjalani pidana tambahan selama 3 tahun penjara.
sementara itu, mardani dituntut 1 tahun 9 bulan penjara, denda rp50 juta subsider 3 bulan kurungan, dan uang pengganti rp150 juta. ketentuan serupa berlaku jika uang pengganti tidak dibayarkan.
sikap jaksa dan terdakwa: pikir-pikir
usai mendengar putusan, majelis hakim pengadilan tipikor pangkalpiang memberikan waktu bagi para pihak untuk menentukan sikap: menerima, banding, atau menyatakan pikir-pikir.
“kami mengatakan pikir-pikir. begitu juga dengan kedua terdakwa yang menyatakan pikir-pikir,” ujar riki guswandri.
baca juga:sidang korupsi dana hibah koni belitung, 2 terdakwa dituntut hukuman berbeda
dengan demikian, perkara belum sepenuhnya inkrah dan masih menunggu keputusan final dari jaksa maupun para terdakwa. apakah akan banding atau menerima putusan.
modus korupsi dana hibah koni belitung
dalam dakwaan sebelumnya, jaksa memaparkan bahwa amin dan mardani diduga tidak hanya menyalahgunakan dana hibah koni, tetapi juga membuat laporan pertanggungjawaban fiktif untuk menutupi penyimpangan penggunaan anggaran.
perbuatan tersebut dilakukan pada pengelolaan dana hibah koni kabupaten belitung tahun anggaran 2018 hingga 2020. dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembinaan atlet, peningkatan fasilitas olahraga, serta pengembangan prestasi daerah, justru tidak sepenuhnya digunakan sesuai peruntukan.
jaksa menyebut, kedua terdakwa melakukan kerja sama dalam memuluskan penyimpangan tersebut. sebagian dana hibah digunakan tanpa dasar hukum yang sah, dan sebagian lagi dilaporkan dengan dokumen fiktif agar tampak sesuai anggaran.
baca juga:sidang korupsi dana hibah koni belitung digelar besok, jaksa siapkan tuntutan berat?
kerugian negara capai rp2,38 miliar
berdasarkan audit penghitungan kerugian negara oleh bpkp provinsi kepulauan bangka belitung, total kerugian akibat kasus ini mencapai rp2.382.711.000. angka itu tercantum dalam laporan audit nomor pe.03.03/sr-297/pw29/5/2025 tanggal 24 juli 2025.
kerugian tersebut dinilai berdampak langsung terhadap dunia olahraga di kabupaten belitung. dana yang semestinya mendukung program pembinaan atlet justru tidak sampai kepada tujuan, sehingga memukul perkembangan olahraga daerah.
kasus tersebut menjadi perhatian publik di belitung, mengingat dana hibah koni merupakan anggaran strategis untuk meningkatkan kualitas atlet daerah yang bersaing di tingkat provinsi hingga nasional.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 12 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan