Sidak Penjualan LPG 3 Kg, Wabup Belitung Ancam Cabut Izin Pangkalan Nakal

Menurut Syamsir, masalah kelangkaan LPG 3 Kg di Belitung bukan hal baru. Setiap kali pasokan terganggu, antrean panjang langsung terjadi. Ia menilai ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi ini dengan melakukan spekulasi di mata rantai distribusi.

“Padahal kuota gas dari Pertamina cukup, bahkan lebih. Tapi karena ada permainan di lapangan, masyarakat yang jadi korban,” ungkapnya.

BACA JUGA:Hijaukan Pesisir Belitung, Pelindo Rangkul Masyarakat Lestarikan Mangrove dan Budidaya Kepiting

Untuk itu, Pemkab Belitung akan membentuk tim khusus guna melakukan pemeriksaan menyeluruh. Tim ini akan menelusuri satu per satu pangkalan untuk memastikan tidak ada penyimpangan distribusi.

“Kami akan bentuk tim khusus untuk cross check satu per satu. Kalau terbukti di lapangan ada pangkalan nakal, akan kami tindak tegas dan cabut izin usahanya,” tegas Syamsir lagi.

Pertamina Klaim Kuota Aman, Kelangkaan Karena Panic Buying

Sementara itu, Sales Branch Manager (SBM) Pertamina Tanjungpandan, Prawira, memastikan pasokan LPG 3 Kg untuk Belitung aman. Bahkan, menurutnya, kuota yang tersedia sejauh ini sudah mengalami surplus sekitar 12 persen dari kebutuhan normal.

“Terkait kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kilogram, menurut kami penyebabnya lebih pada panic buying. Banyak masyarakat yang seharusnya cukup membeli satu tabung untuk kebutuhan rumah tangga, malah membeli dua sampai tiga tabung sekaligus untuk disimpan. Pola ini membuat stok di lapangan cepat kosong,” jelas Prawira.

BACA JUGA:Dorong Sinergitas Kelembagaan, BNN Kabupaten Belitung Adakan Bimtek P4GN

Pertamina, lanjutnya, bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan agar distribusi gas subsidi tepat sasaran. Masyarakat diimbau untuk membeli LPG sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, agar tidak memicu kepanikan yang berujung pada antrean panjang.

Pemerintah Tegaskan Pengawasan Berkelanjutan

Dengan adanya sidak ini, Pemkab Belitung ingin memberikan sinyal kuat bahwa mereka serius menertibkan distribusi LPG 3 Kg. Syamsir menekankan, pemerintah tidak ingin masyarakat terus-menerus menjadi korban kelangkaan akibat ulah segelintir oknum yang mencari keuntungan.

“Ini bukan hanya soal distribusi, tapi soal rasa keadilan. LPG 3 Kg ini kan memang disubsidi untuk masyarakat kecil, jadi jangan sampai justru mereka yang paling dirugikan,” tandasnya.

Pemerintah daerah bersama Pertamina juga berkomitmen untuk memperkuat pengawasan distribusi, termasuk melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum jika ditemukan praktik penyelewengan.***