PPPK Bangka Tak Dikurangi, Ini Jurus Bupati Atasi Tekanan Anggaran

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Senin , 30 Mar 2026 - 21:27

Bupati Bangka, Fery Insani --(Foto: Babel Pos)

SUNGAILIAT, BELITONGEKSPRES.COM – Pemerintah Kabupaten Bangka memastikan tidak akan mengurangi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah wacana efisiensi di sejumlah daerah.

Bupati Bangka Fery Insani menyiapkan strategi utama dengan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar keberlanjutan tenaga PPPK tetap terjaga.

Langkah ini diambil di tengah tekanan fiskal daerah yang kian terasa, terutama akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, beban belanja pegawai terus meningkat dan menjadi tantangan tersendiri bagi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kita berupaya meningkatkan PAD agar tidak ada pengurangan tenaga PPPK,” ujar Bupati Fery Insani kepada wartawan, Senin (30/3/2026).

Belanja Pegawai Tembus 41 Persen, Melebihi Batas Aturan

Bupati Fery menjelaskan, kebijakan ini harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Dalam aturan tersebut, belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD dan akan diberlakukan penuh mulai tahun 2027.

Namun, kondisi saat ini menunjukkan belanja pegawai Pemkab Bangka sudah mencapai sekitar 41 persen, melampaui ambang batas yang ditentukan.

“Tadi kita rapat menghitung postur APBD untuk membiayai belanja pegawai, mulai dari gaji, TPP, PPPK, hingga outsourcing dan honor kegiatan,” jelasnya.

pppk bangka tak dikurangi, ini jurus bupati atasi tekanan anggaran                            sungailiat, belitongekspres.com – pemerintah kabupaten bangka memastikan tidak akan mengurangi tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di tengah wacana efisiensi di sejumlah daerah.
bupati bangka fery insani menyiapkan strategi utama dengan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (pad) agar keberlanjutan tenaga pppk tetap terjaga.
langkah ini diambil di tengah tekanan fiskal daerah yang kian terasa, terutama akibat berkurangnya transfer ke daerah (tkd) dari pemerintah pusat.
di sisi lain, beban belanja pegawai terus meningkat dan menjadi tantangan tersendiri bagi postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).
baca juga:pwi basel siap gelar konferkab 2026, 3 kandidat ketua mulai menguat
baca juga:misterius! kantor pwi babel dirusak, tulisan tantangan picu dugaan motif khusus
“kita berupaya meningkatkan pad agar tidak ada pengurangan tenaga pppk,” ujar bupati fery insani kepada wartawan, senin (30/3/2026).
belanja pegawai tembus 41 persen, melebihi batas aturan
bupati fery menjelaskan, kebijakan ini harus disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (hkpd).
dalam aturan tersebut, belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total apbd dan akan diberlakukan penuh mulai tahun 2027.
namun, kondisi saat ini menunjukkan belanja pegawai pemkab bangka sudah mencapai sekitar 41 persen, melampaui ambang batas yang ditentukan.
“tadi kita rapat menghitung postur apbd untuk membiayai belanja pegawai, mulai dari gaji, tpp, pppk, hingga outsourcing dan honor kegiatan,” jelasnya.
baca juga:ribuan pppk terancam phk, dprd babel ambil langkah ke pusat
baca juga:gubernur babel tegaskan lkpj 2025 bukan sekadar laporan, bukti kerja nyata
kondisi ini membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian serius agar kembali ke batas ideal.
“kita harus merasionalisasi sekitar 11 persen agar kembali ke format yang benar sesuai aturan,” tambah bupati fery.
harapan pada dana bagi hasil timah
selain menggenjot pad, pemkab bangka juga berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat, khususnya terkait dana bagi hasil dari sektor pertambangan timah.
menurut fery, optimalisasi dana tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah sekaligus mempertahankan tenaga kerja pppk.
“kita juga berharap dana bagi hasil timah bisa dikembalikan ke daerah,” katanya.
baca juga:polemik tambang timah ilegal, bupati bangka tolak kades mundur karena ini
baca juga:ratusan ti selam ilegal kepung kip pt timah, produksi tersendat dan bahaya mengancam
di tengah isu pengurangan tenaga pppk yang berkembang di sejumlah daerah, bupati fery memastikan bahwa pegawai pppk di bangka tidak perlu panik.
ia telah menyampaikan langsung kepada para pppk saat apel pagi agar tetap fokus menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
pesan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk tetap melindungi keberlangsungan tenaga kerja di sektor publik.
dprd babel ingatkan risiko lonjakan pengangguran
sementara itu, ketua dprd provinsi kepulauan bangka belitung (babel), didit srigusjaya, menyoroti potensi dampak sosial jika kebijakan pengurangan pppk benar-benar terjadi.
baca juga:mendagri tito minta pemda efisiensi anggaran dan kreatif cari pad untuk cegah phk pppk
baca juga:alih status pppk paruh waktu, database bkn jadi acuan utama
ia menilai, langkah tersebut bisa memicu lonjakan angka pengangguran dalam jumlah besar di daerah.
“akan ada ribuan pengangguran di bangka belitung jika terjadi pengurangan pppk,” tegasnya.
dprd babel pun berencana melakukan konsultasi langsung ke kementerian dalam negeri (kemendagri) guna meminta kejelasan sekaligus mengevaluasi penerapan aturan batas belanja pegawai.
langkah ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret agar tenaga pppk tetap bisa dipertahankan tanpa melanggar regulasi fiskal yang berlaku. (babel pos)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 31 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan