Banyak Aduan Plasma Sawit, DPRD Babel dan Pemkab Bangka Cari Solusi
Rakor pembahasan terkait plasma dan CSR perusahaan perkebunan kelapa sawit di Ruang Pertemuan Parai Tenggiri Kantor Bupati Bangka, Rabu (25/3/2026)-Babel Pos-
Di sisi lain, Ketua Pansus Dody Kusdian menyebut rakor ini merupakan tindak lanjut dari surat DPRD Provinsi Babel. Tujuannya untuk menggali informasi langsung terkait pelaksanaan kewajiban plasma dan CSR di daerah.
Menurutnya, pembentukan pansus dilatarbelakangi banyaknya aduan masyarakat terkait persoalan plasma. Aduan tersebut tidak hanya berasal dari Bangka, tetapi juga dari Bangka Barat dan Belitung dengan pola permasalahan serupa.
“Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Harus komprehensif agar apa yang diinginkan masyarakat dan petani benar-benar terjawab,” tegas Dody.
BACA JUGA:Pemprov Babel Dukung Pembatasan Medsos Anak, Kebijakan Komdigi Berlaku 28 Maret 2026
BACA JUGA:Nasib Jambret Tas Penumpang Bus di Sungailiat, Cuma Nikmati Hasil 30 Menit
Ia menambahkan, pansus akan berperan sebagai jembatan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan perkebunan sawit. Peran itu penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
Fokus utama pansus adalah melakukan sinkronisasi data yang belum seragam. Perbedaan data mencakup jumlah Izin Usaha Perkebunan (IUP), luas Hak Guna Usaha (HGU), luas tanam, realisasi kebun plasma, hingga pelaksanaan CSR.
Dody juga menyoroti pentingnya kejelasan desa-desa terdampak serta pendataan penerima manfaat. Pendataan tersebut harus berbasis musyawarah desa agar lebih transparan dan adil.
“Kami menekankan pentingnya kesepakatan kolektif. Tanpa itu, penyelesaian persoalan plasma dan CSR akan terus berlarut,” pungkasnya.
Rakor ini menjadi langkah awal untuk memperkuat regulasi dan pengawasan sektor perkebunan sawit di Bangka Belitung. Harapannya, program plasma dan CSR dapat berjalan optimal serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Babel Pos)
- Tag
- Share
-
-
