Kasus Korupsi BBM Nelayan Bangka, Kejari Bidik SPBU dan Tersangka Baru

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Minggu , 01 Mar 2026 - 23:25

Kepala Kejaksaan Negeri Bangka, Herya Sakti Saad (tengah)-Babel Pos-

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengurai pola distribusi BBM subsidi nelayan yang diduga menyimpang dari peruntukannya.

Fokus penyidik saat ini adalah membedah selisih harga solar subsidi nelayan yang berada di kisaran Rp6.800 per liter dengan harga BBM non-subsidi di pasar pada rentang 2023 hingga 2025.

Selisih harga inilah yang diduga menjadi celah penyimpangan dan potensi kerugian negara.

Untuk memperkuat konstruksi hukum perkara, penyidik menggandeng ahli dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM guna memastikan fluktuasi harga BBM umum dalam periode tersebut serta memetakan kemungkinan penyimpangan distribusi.

Selain itu, Kejari Bangka juga berkoordinasi dengan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menghitung secara pasti total kerugian keuangan negara yang timbul dari dugaan praktik tersebut.

Herya berharap pada awal Maret 2026, hasil keterangan para ahli sudah memberikan gambaran yang lebih terang mengenai besaran kerugian negara dan peran masing-masing pihak dalam perkara ini.

Perluasan penyidikan ke pihak SPBU dinilai menjadi langkah krusial untuk memastikan apakah dugaan penyalahgunaan BBM subsidi nelayan ini melibatkan lebih dari dua pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kejari Bangka menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara tersebut secara transparan dan profesional, termasuk membuka kemungkinan pengembangan penyidikan jika ditemukan fakta hukum baru di lapangan. (Babel Pos)

kasus korupsi bbm nelayan bangka, kejari bidik spbu dan tersangka baru                             sungailiat, belitongekspres.com – kejaksaan negeri (kejari) bangka memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan bbm subsidi nelayan periode 2023–2025 dengan membidik pihak spbu. 
meski dua tersangka telah ditahan, penyidik menegaskan masih membuka peluang penetapan tersangka baru jika ditemukan alat bukti yang cukup.
saat ini dua tersangka utama, lak yang merupakan oknum asn dan f dari pihak swasta, masih ditahan di lapas kelas ii b sungailiat.
masa penahanan keduanya telah diperpanjang sambil menunggu penyidik merampungkan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap persidangan.
baca juga:advokat cantik pangkalpinang polisikan suami ke polda babel, diduga selingkuh dan kdrt
baca juga:kasus korupsi bws babel: pengembalian uang nyaris pulih, bagaimana vonisnya?
kepala kejaksaan negeri (kajari) bangka, herya sakti saad, mengatakan penyidikan tidak berhenti pada dua tersangka tersebut.
pihaknya kini mendalami kemungkinan keterlibatan pihak penyalur bbm, termasuk spbu yang diduga menjadi bagian dari rantai distribusi.
“semuanya itu tidak terlepas; ada pegawai negeri, ada swastanya, ada juga dari pihak spbu-nya. kita lagi cari alat buktinya sejauh mana,” ujar herya sakti saad kepada babel pos (grup belitong ekspres), jumat (27/2/2026).
ia menegaskan bahwa peluang munculnya tersangka baru sangat terbuka. namun penetapan tetap harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana.
baca juga:tragedi 7 nyawa tambang pondi, ph polisi fa bantah tuduhan kepemilikan excavator
baca juga:kasus korupsi bws babel, terdakwa sudah kembalikan total rp8,6 miliar
“kalau dua alat buktinya ada, pasti ditetapkan. tinggal lihat hasil pengembangan penyidikan dari penyidik,” tegasnya.
dalam proses penyidikan, kejari bangka telah memeriksa sekitar 25 orang saksi.
pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengurai pola distribusi bbm subsidi nelayan yang diduga menyimpang dari peruntukannya.
fokus penyidik saat ini adalah membedah selisih harga solar subsidi nelayan yang berada di kisaran rp6.800 per liter dengan harga bbm non-subsidi di pasar pada rentang 2023 hingga 2025.
selisih harga inilah yang diduga menjadi celah penyimpangan dan potensi kerugian negara.
baca juga:kejari basel tetapkan direktur cv diratama tersangka tipikor timah, kerugian capai rp4,16 triliun
baca juga:dugaan korupsi bbm nelayan terbongkar, kejari bangka tahan asn dan pihak swasta
untuk memperkuat konstruksi hukum perkara, penyidik menggandeng ahli dari direktorat jenderal minyak dan gas bumi kementerian esdm guna memastikan fluktuasi harga bbm umum dalam periode tersebut serta memetakan kemungkinan penyimpangan distribusi.
selain itu, kejari bangka juga berkoordinasi dengan ahli dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan untuk menghitung secara pasti total kerugian keuangan negara yang timbul dari dugaan praktik tersebut.
herya berharap pada awal maret 2026, hasil keterangan para ahli sudah memberikan gambaran yang lebih terang mengenai besaran kerugian negara dan peran masing-masing pihak dalam perkara ini.
perluasan penyidikan ke pihak spbu dinilai menjadi langkah krusial untuk memastikan apakah dugaan penyalahgunaan bbm subsidi nelayan ini melibatkan lebih dari dua pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
kejari bangka menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara tersebut secara transparan dan profesional, termasuk membuka kemungkinan pengembangan penyidikan jika ditemukan fakta hukum baru di lapangan. (babel pos)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 2 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan