Pusaran Korupsi SP3AT Basel: Akankah Junmin Afo Menyusul Jadi Tersangka?

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Senin , 02 Feb 2026 - 22:27

Kepala Kejari (Kajari) Bangka Selatan, Sabrul Iman- Ist/Babel Pos-

Aditya Rizki diduga kuat memanfaatkan fulus dari cukong tambak udang tersebut sebagai modal politik dalam kontestasi Pilkada Bangka Selatan lima tahun silam.

Kini, di usia senjanya yang menginjak 75 tahun, Justiar Noer harus menyaksikan karier politik dan keluarganya hancur akibat pusaran dana gelap ini.

Aliran Fulus Rutin dan Penyalahgunaan Otoritas

Kepala Kejari (Kajari) Bangka Selatan, Sabrul Iman, memberikan penegasan bahwa penetapan tersangka terhadap Aditya Rizki Pradana didasarkan pada kecukupan alat bukti.

"Kami menetapkan putra mantan Bupati Basel, yakni ARP atas kasus SP3AT fiktif di Kecamatan Lepar Pongok," ungkapnya secara lugas, dikutip dari Babel Pos (Grup Belitong Ekspres).

Berdasarkan fakta penyidikan, pada 6 Agustus 2021, Justiar Noer meminta saksi Junmin melalui PT SAS untuk mentransfer dana sebesar Rp 1 miliar.

Uang tersebut dikirimkan langsung ke rekening pribadi Aditya Rizki melalui Bank Mandiri sebagai bagian dari kompensasi pembebasan lahan yang melawan hukum.

Aditya Rizki diduga mengetahui secara mendalam bahwa sumber dana tersebut berkaitan erat dengan proses pengadaan lahan ilegal di Lepar Pongok.

Ia juga ditengarai menikmati aliran dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup pribadinya sehari-hari.

Selain transfer besar, PT SAS juga diketahui memberikan tunjangan rutin setiap bulannya kepada Aditya Rizki sejak April 2021 hingga November 2024.

Total penerimaan bulanan tersebut mencapai angka Rp 235 juta, sebuah nominal yang sangat signifikan bagi seseorang yang tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan tersebut.

Pemberian fasilitas ini bertujuan untuk memberikan penghasilan kepada Aditya Rizki di saat operasional PT SAS sebenarnya belum berjalan secara efektif.

pusaran korupsi sp3at basel: akankah junmin afo menyusul jadi tersangka?                             belitongekspres.com - pusaran kasus tindak pidana korupsi (tipikor) terkait pembebasan lahan tambak udang di kecamatan lepar pongok, bangka selatan (basel), kini memasuki babak paling krusial.
skandal besar yang melibatkan dokumen surat pernyataan pengakuan penguasaan atas tanah (sp3at) ini telah meruntuhkan martabat mantan bupati dua periode, justiar noer.
tragedi ini terasa semakin pahit lantaran justiar noer harus mendekam di sel tahanan bersama putra kandungnya, aditya rizki pradana (arp).
namun di tengah riuhnya penetapan tersangka, publik mulai melontarkan tanda tanya besar mengenai sosok penyuplai dana utama dalam kasus ini.
baca juga:babel status siaga cuaca ekstrem, bmkg: monsun asia mengancam hingga februari 2026
nama junmin alias afo, direktur utama pt sumber alam segara (sas), kini menjadi pusat perhatian sebagai pihak yang mengalirkan dana hingga mencapai rp 45 miliar.
dana fantastis tersebut diidentifikasi sebagai katalisator utama atau penyebab terjadinya anomali hukum yang kini ditangani kejari bangka selatan.
hingga detik ini, sosok yang dikenal sebagai bos tambak udang asal belinyu tersebut justru belum ikut terjerat jeruji besi.
status hukumnya yang masih sebatas saksi atau pelapor dinilai banyak pihak sebagai sebuah ketimpangan dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan.
baca juga:teka-teki kasus lubuk besar: 64 alat berat disita, mengapa ahok cs masih berstatus saksi?
padahal dalam konstruksi perkara, junmin disebut sebagai pihak yang menyerahkan uang secara langsung kepada tersangka justiar noer.
tindakan ini merupakan pintu masuk yang menyebabkan terjadinya kerugian negara serta penyalahgunaan wewenang secara masif.
penyidik telah melakukan langkah progresif dengan menjerat aditya rizki pradana serta beberapa aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemkab basel.
bahkan, mantan putra mahkota tersebut kini terancam dijerat pasal berlapis terkait tindak pidana pencucian uang (tppu).
baca juga:perang lawan narkoba! polda babel garuk 142 tersangka selama januari 2026 
aditya rizki diduga kuat memanfaatkan fulus dari cukong tambak udang tersebut sebagai modal politik dalam kontestasi pilkada bangka selatan lima tahun silam.
kini, di usia senjanya yang menginjak 75 tahun, justiar noer harus menyaksikan karier politik dan keluarganya hancur akibat pusaran dana gelap ini.
aliran fulus rutin dan penyalahgunaan otoritas
kepala kejari (kajari) bangka selatan, sabrul iman, memberikan penegasan bahwa penetapan tersangka terhadap aditya rizki pradana didasarkan pada kecukupan alat bukti.
"kami menetapkan putra mantan bupati basel, yakni arp atas kasus sp3at fiktif di kecamatan lepar pongok," ungkapnya secara lugas, dikutip dari babel pos (grup belitong ekspres).
baca juga:waspada! wabah ppr domba intai bangka belitung, tingkat kematian ternak capai 100 persen
berdasarkan fakta penyidikan, pada 6 agustus 2021, justiar noer meminta saksi junmin melalui pt sas untuk mentransfer dana sebesar rp 1 miliar.
uang tersebut dikirimkan langsung ke rekening pribadi aditya rizki melalui bank mandiri sebagai bagian dari kompensasi pembebasan lahan yang melawan hukum.
aditya rizki diduga mengetahui secara mendalam bahwa sumber dana tersebut berkaitan erat dengan proses pengadaan lahan ilegal di lepar pongok.
ia juga ditengarai menikmati aliran dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup pribadinya sehari-hari.
baca juga:modus baru penyelundupan timah terbongkar, 10 ton di balik udang
selain transfer besar, pt sas juga diketahui memberikan tunjangan rutin setiap bulannya kepada aditya rizki sejak april 2021 hingga november 2024.
total penerimaan bulanan tersebut mencapai angka rp 235 juta, sebuah nominal yang sangat signifikan bagi seseorang yang tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan tersebut.
pemberian fasilitas ini bertujuan untuk memberikan penghasilan kepada aditya rizki di saat operasional pt sas sebenarnya belum berjalan secara efektif.
langkah ini dapat terealisasi akibat adanya pengaruh penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dilakukan oleh justiar noer selaku bupati saat itu.
baca juga:mitos ‘cukong’ tambang tak tersentuh runtuh, acing dan frans kini ditahan polisi
"tersangka arp ini selain mendapatkan transfer uang melalui rekening, ia juga menerima aliran uang bulanan dari pt sas sebesar rp 5 juta," jelas sabrul iman terkait rincian aliran dana tersebut.
selain itu, aditya rizki juga telah menerima uang tunai sebesar rp 1,5 miliar secara bertahap dari ayahnya pada rentang akhir tahun 2020.
penyerahan dana yang dilakukan di rumah dinas bupati pada malam hari ini diduga kuat dialokasikan sebagai dana kampanye pilkada 2020.
meskipun telah menggelontorkan dana yang sangat besar, aditya rizki gagal merebut kursi bupati bangka selatan untuk menggantikan posisi ayahnya.
kegagalan politik ini kini justru berujung pada ancaman pasal berlapis terkait pencucian harta haram hasil korupsi.
baca juga:skandal baru rsup babel: ventilator tak sesuai spek, keluarga ppk diduga main proyek
desakan transparansi dan sorotan aktivis anti-korupsi
hingga saat ini, penyidik telah menetapkan lima orang tersangka dalam skandal yang menghebohkan bumi junjung besaoh ini.
mereka adalah justiar noer, doddy kusumah, rizal, soni apriansyah, dan terakhir adalah aditya rizki pradana.
meski demikian, posisi junmin alias afo sebagai pemberi dana terus memicu perdebatan hangat di kalangan praktisi hukum.
aktivis anti-korupsi, dr marshal imar pratama, memberikan sorotan tajam terhadap posisi pt sas yang hingga kini tampak belum tersentuh.
baca juga:mantan kepala dlhk babel masuk dpo, 3 kali mangkir panggilan kejari pangkalpinang
menurutnya, pihak perusahaan merupakan aktor yang menginisiasi atau memulai terjadinya praktik korupsi ini sejak tahap awal.
junmin dinilai memiliki peran fundamental karena ia adalah pemilik dana sekaligus pihak yang membuka akses terjadinya penyimpangan hukum.
menurutnya, adalah sebuah anomali jika penyidik belum menetapkan status hukum yang setara bagi junmin alias afo selayaknya justiar dan putranya.
"logika sederhananya, korupsi ini tidak akan pernah terealisasi tanpa peran aktif junmin sebagai penyuplai dana,” tegas marshal. 
ia menambahkan bahwa jika junmin tidak menyerahkan uang tersebut kepada justiar, maka peristiwa pidana ini tidak akan pernah terjadi.
baca juga:dugaan korupsi bbm nelayan terbongkar, kejari bangka tahan asn dan pihak swasta
marshal mendesak agar kejari bangka selatan bersikap transparan dan tidak terkesan menutup-nutupi peran pelapor dalam kasus ini.
penanganan kasus ini diharapkan tidak memunculkan kesan diskriminatif atau upaya untuk melindungi pihak-pihak tertentu yang diuntungkan.
publik berhak mengetahui apakah penyidik menggunakan pendekatan whistleblowing system (wbs) atau sistem pelaporan pelanggaran dalam memperlakukan junmin.
kasus ini menjadi pertaruhan kredibilitas bagi korps adhyaksa di tengah pengawasan ketat dari kejaksaan agung (kejagung) ri.
penuntasan kasus secara komprehensif tanpa pandang bulu sangat krusial untuk memulihkan citra institusi kejaksaan di mata masyarakat.
baca juga:kisah kelam 2 mantan bupati bangka selatan terjerat korupsi, anak ikut terseret
masyarakat kini memberikan apresiasi sekaligus peringatan agar penyidikan perkara kakap ini tidak terhenti di tengah jalan.
keberanian kejari bangka selatan dalam menyeret aktor intelektual dan pemodal utama akan menjadi barometer profesionalitas penegakan hukum di bangka belitung.
pastikan anda terus mengawal perkembangan investigasi skandal korupsi bangka selatan ini secara mendalam hanya di portal berita belitong ekspres.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 3 Februari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan