Mantan Kepala DLHK Babel Masuk DPO, 3 Kali Mangkir Panggilan Kejari Pangkalpinang

Reporter: Tim Redaksi Belitong Ekspres |

Editor: Tim Redaksi Belitong Ekspres |

Rabu , 28 Jan 2026 - 22:07

KOLASE: Mantan Kepala DLHK Babel dan Kasi Pidsus Kejari Pangkalpinang Fariz Oktan-Ist/Babel Pos-

PANGKALPINANG, BELITONGEKSPRES.COM – Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DLHK Babel), H Marwan, resmi ditetapkan sebagai DPO oleh Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

Penetepan status daftar pencarian orang tersebut dilakukan setelah yang bersangkutan tiga kali mangkir dari panggilan jaksa eksekutor dalam perkara korupsi yang telah inkrah di Mahkamah Agung.

Status DPO terhadap H Marwan menandai hampir rampungnya jilid pertama penanganan perkara tindak pidana korupsi tanam pisang tumbuh sawit yang menyeret pejabat birokrasi dan pengusaha. Perkara ini diketahui telah menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 24 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pangkalpinang, Fariz Oktan, menyebut eksekusi pidana penjara telah dilakukan terhadap empat dari lima terdakwa. Seluruh terdakwa tersebut telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari Mahkamah Agung.

Empat terpidana yang telah dieksekusi masing-masing adalah Ari Setioko selaku bos PT Narina Keisha Imani, serta tiga aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Kehutanan Babel, yakni Dicky Markam, Bambang Wijaya, dan Ricki Nawawi. Eksekusi dilakukan setelah vonis kasasi diterima oleh jaksa.

“Putusan MA pertama turun kepada terdakwa Dicky Markam dan Bambang Wijaya, dan langsung kami lakukan eksekusi. Kemudian menyusul vonis untuk Ari Setioko, H Marwan, dan Ricki Nawawi,” ujar Fariz Oktan kepada Babel Pos (Grup Belitong Ekspres, Selasa (27/1/2026).

Pada akhir 2025 lalu, Kejari Pangkalpinang telah mengeksekusi Ricki Nawawi dan Ari Setioko. Keduanya dinilai kooperatif karena secara sukarela mendatangi kantor Kejari Pangkalpinang untuk menjalani pidana penjara sesuai putusan pengadilan.

Berbeda dengan para terdakwa lainnya, eks kepala DLHK Babel Marwan justru tidak menunjukkan sikap kooperatif. Tim jaksa eksekutor telah melayangkan surat pemanggilan resmi sebanyak tiga kali, namun tidak pernah dipenuhi oleh yang bersangkutan.

“Terdakwa H Marwan sudah tiga kali kami surati agar memenuhi panggilan jaksa dan melaksanakan putusan yang telah inkrah. Karena tidak hadir dan tidak memberikan alasan yang sah, maka saat ini statusnya kami tetapkan sebagai DPO,” tegas Fariz.

Ia menambahkan, Kejari Pangkalpinang saat ini hanya bertindak sebagai pelaksana eksekusi putusan pengadilan. Untuk pengembangan perkara atau penyidikan lanjutan, sepenuhnya telah diserahkan kepada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Pidsus Kejati) Bangka Belitung.

“Kami di Kejari hanya tim eksekutor. Satu-satunya yang tersisa untuk dieksekusi tinggal H Marwan. Kami berharap yang bersangkutan segera kooperatif atas putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Berdasarkan salinan putusan Mahkamah Agung yang diterima jaksa dengan Nomor 9117 K/Pid.Sus/2025 juncto Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tertanggal 13 November 2025, masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman berbeda.

mantan kepala dlhk babel masuk dpo, 3 kali mangkir panggilan kejari pangkalpinang                            pangkalpinang, belitongekspres.com – mantan kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi kepulauan bangka belitung (dlhk babel), h marwan, resmi ditetapkan sebagai dpo oleh kejaksaan negeri pangkalpinang. 
penetepan status daftar pencarian orang tersebut dilakukan setelah yang bersangkutan tiga kali mangkir dari panggilan jaksa eksekutor dalam perkara korupsi yang telah inkrah di mahkamah agung.
status dpo terhadap h marwan menandai hampir rampungnya jilid pertama penanganan perkara tindak pidana korupsi tanam pisang tumbuh sawit yang menyeret pejabat birokrasi dan pengusaha. perkara ini diketahui telah menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar rp 24 miliar.
kepala seksi pidana khusus kejari pangkalpinang, fariz oktan, menyebut eksekusi pidana penjara telah dilakukan terhadap empat dari lima terdakwa. seluruh terdakwa tersebut telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari mahkamah agung.
baca juga:batara harahap resmi ditahan polda babel, terjerat kasus jaminan fidusia dan penggelapan
empat terpidana yang telah dieksekusi masing-masing adalah ari setioko selaku bos pt narina keisha imani, serta tiga aparatur sipil negara di lingkungan dinas kehutanan babel, yakni dicky markam, bambang wijaya, dan ricki nawawi. eksekusi dilakukan setelah vonis kasasi diterima oleh jaksa.
“putusan ma pertama turun kepada terdakwa dicky markam dan bambang wijaya, dan langsung kami lakukan eksekusi. kemudian menyusul vonis untuk ari setioko, h marwan, dan ricki nawawi,” ujar fariz oktan kepada babel pos (grup belitong ekspres, selasa (27/1/2026).
pada akhir 2025 lalu, kejari pangkalpinang telah mengeksekusi ricki nawawi dan ari setioko. keduanya dinilai kooperatif karena secara sukarela mendatangi kantor kejari pangkalpinang untuk menjalani pidana penjara sesuai putusan pengadilan.
berbeda dengan para terdakwa lainnya, eks kepala dlhk babel marwan justru tidak menunjukkan sikap kooperatif. tim jaksa eksekutor telah melayangkan surat pemanggilan resmi sebanyak tiga kali, namun tidak pernah dipenuhi oleh yang bersangkutan.
baca juga:beliadi nilai wacana pinjaman pt smi wajar dan aman untuk jaga fiskal daerah
“terdakwa h marwan sudah tiga kali kami surati agar memenuhi panggilan jaksa dan melaksanakan putusan yang telah inkrah. karena tidak hadir dan tidak memberikan alasan yang sah, maka saat ini statusnya kami tetapkan sebagai dpo,” tegas fariz.
ia menambahkan, kejari pangkalpinang saat ini hanya bertindak sebagai pelaksana eksekusi putusan pengadilan. untuk pengembangan perkara atau penyidikan lanjutan, sepenuhnya telah diserahkan kepada bidang pidana khusus kejaksaan tinggi (pidsus kejati) bangka belitung.
“kami di kejari hanya tim eksekutor. satu-satunya yang tersisa untuk dieksekusi tinggal h marwan. kami berharap yang bersangkutan segera kooperatif atas putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.
berdasarkan salinan putusan mahkamah agung yang diterima jaksa dengan nomor 9117 k/pid.sus/2025 juncto nomor 27/pid.sus-tpk/2024/pn pgp tertanggal 13 november 2025, masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman berbeda.
baca juga:dugaan korupsi bbm nelayan terbongkar, kejari bangka tahan asn dan pihak swasta
ari setioko divonis pidana penjara selama 8 tahun. selain itu, ia juga dijatuhi denda rp 400 juta dengan subsidair 4 bulan kurungan serta pidana uang pengganti sebesar rp 3.750.000.000 dengan subsidair 3 tahun penjara.
untuk terdakwa ricki nawawi, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun. ia juga dikenai denda rp 300 juta dengan subsidair 4 bulan kurungan.
dicky markam divonis pidana penjara 5 tahun dengan denda rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan. sedangkan bambang wijaya dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dengan denda rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan.
sementara itu, h marwan selaku mantan kepala dlhk babel dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun. ia juga dikenakan denda rp 300 juta dengan subsidair 3 bulan kurungan.
baca juga: tersangka tambang ilegal baru pekerja, akankah acing ikut terseret?
seluruh terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 3 undang undang tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair jaksa penuntut umum. putusan tersebut mengikat dan wajib dilaksanakan karena telah berkekuatan hukum tetap.
sebelumnya, di tingkat pengadilan tipikor pangkalpinang, majelis hakim sempat memvonis bebas para terdakwa dalam perkara pemanfaatan kawasan hutan di desa labu air pandan dan kotawaringin, kabupaten bangka. perkara tersebut mencakup lahan seluas sekitar 1.500 hektare pada periode 2017 hingga 2023.
majelis hakim yang diketuai sulistiyanto rokhmad budiarto dengan anggota dewi sulistiarini dan m takdir menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair dan subsidair.
dalam amar putusannya, hakim memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan dan memulihkan hak-hak mereka dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabat. namun majelis menilai perbuatan para terdakwa terbukti sebagai tindak pidana perambahan hutan.
baca juga:ketika suami dan anak ditahan kasus tipikor, duka istri mantan bupati basel
sebelum vonis tersebut, jaksa penuntut umum sempat mengajukan tuntutan yang cukup berat. ari setioko dituntut pidana penjara selama 16 tahun, sedangkan h marwan dituntut 14 tahun penjara.
tiga asn yang merupakan anak buah h marwan, yakni dicky markam, bambang wijaya, dan ricki nawawi, masing-masing dituntut pidana penjara selama 13 tahun 6 bulan. jaksa juga membebankan pidana uang pengganti hanya kepada ari setioko.
besaran uang pengganti yang dituntut mencapai rp 18.197.012.580 serta usd 420.950,25. jaksa menegaskan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang.
apabila harta benda tidak mencukupi, maka ari setioko akan menjalani pidana penjara tambahan selama 8 tahun. selain itu, seluruh terdakwa juga dituntut pidana denda dengan besaran berbeda.
baca juga:kasus korupsi 'tanam pisang tumbuh sawit' di bangka, ma penjarakan ari setioko cs usai vonis bebas
dengan satu terpidana berstatus dpo, kejari pangkalpinang menegaskan proses eksekusi perkara tipikor tanam pisang tumbuh sawit belum sepenuhnya selesai. aparat penegak hukum masih menunggu keberadaan h marwan untuk melaksanakan putusan pengadilan secara tuntas. (babel pos)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 29 Januari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan