Upaya Hukum Kasus Korupsi Timah: 2 Terdakwa Tetap Nekat Kasasi ke MA

Reporter: Tim Redaksi Belitong Ekspres |

Editor: Tim Redaksi Belitong Ekspres |

Senin , 01 Dec 2025 - 22:47

Upaya Hukum Kasus Korupsi Timah: 2 Terdakwa Tetap Nekat Kasasi ke MA-Ist-

BELITONGEKSPRES.COM - Penolakan bertubi-tubi Mahkamah Agung (MA) terhadap kasasi para terdakwa kasus korupsi tata niaga timah 2015–2022 ternyata tidak membuat seluruh pihak menyerah.

Ketika satu per satu permohonan kasasi kandas, dua nama besar yang terseret dalam perkara megakorupsi ini justru memilih bertahan dan tetap mengajukan upaya hukum.

Mereka adalah eks pejabat utama PT Timah Tbk, Alwin Albar, serta eks Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono.

Kedua nama tersebut kini menjadi dua terdakwa yang masih melanjutkan perlawanan hukum, bahkan setelah kasasi bos Sriwijaya Air, Hendry Lie, resmi ditolak.

Kasus kasasi Hendry Lie menjadi salah satu momentum penting. Putusan penolakannya diketok oleh Majelis Hakim MA yang dipimpin Prim Haryadi, didampingi Arizon Mega Jaya dan Yanto, pada Selasa 25 November 2025.

Putusan itu membuat vonis yang dijatuhkan pengadilan tingkat banding tetap berlaku penuh. Hendry Lie tetap diganjar hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, majelis hakim banding juga mewajibkan Hendry membayar uang pengganti sebesar Rp1.052.577.589.599,19 atau setara Rp1,5 triliun. Jika tidak dibayar, maka subsider delapan tahun penjara siap menanti.

Sementara itu, Mahkamah Agung juga sedang memproses berkas kasasi dari mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono.

Dalam putusan sebelumnya, Bambang dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah dan divonis empat tahun penjara.

Ia merupakan salah satu figur penting dalam rantai regulasi sektor pertambangan yang akhirnya ikut terseret dalam kasus korupsi yang disebut-sebut merugikan negara hingga Rp300 triliun.

Lalu muncul satu nama lain yang memilih tetap mengajukan kasasi, yaitu Alwin Albar, eks Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk.

Informasi tersebut dilansir dari Babel Pos. Menariknya, berkas permohonan kasasi Alwin diperiksa oleh majelis hakim yang sama dengan majelis kasasi Hendry Lie. Majelis itu terdiri dari Prim Haryadi sebagai ketua dengan dua hakim anggota, Yanto dan Sinintha Yuliansih Sibarani.

upaya hukum kasus korupsi timah: 2 terdakwa tetap nekat kasasi ke ma                            belitongekspres.com - penolakan bertubi-tubi mahkamah agung (ma) terhadap kasasi para terdakwa kasus korupsi tata niaga timah 2015–2022 ternyata tidak membuat seluruh pihak menyerah.
ketika satu per satu permohonan kasasi kandas, dua nama besar yang terseret dalam perkara megakorupsi ini justru memilih bertahan dan tetap mengajukan upaya hukum.
mereka adalah eks pejabat utama pt timah tbk, alwin albar, serta eks direktur jenderal mineral dan batubara (dirjen minerba) kementerian esdm, bambang gatot ariyono.
kedua nama tersebut kini menjadi dua terdakwa yang masih melanjutkan perlawanan hukum, bahkan setelah kasasi bos sriwijaya air, hendry lie, resmi ditolak.
kasus kasasi hendry lie menjadi salah satu momentum penting. putusan penolakannya diketok oleh majelis hakim ma yang dipimpin prim haryadi, didampingi arizon mega jaya dan yanto, pada selasa 25 november 2025.
baca juga:ponton timah hajar aset pemda belitung, oknum aparat diduga terlibat
putusan itu membuat vonis yang dijatuhkan pengadilan tingkat banding tetap berlaku penuh. hendry lie tetap diganjar hukuman 14 tahun penjara dan denda rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.
selain itu, majelis hakim banding juga mewajibkan hendry membayar uang pengganti sebesar rp1.052.577.589.599,19 atau setara rp1,5 triliun. jika tidak dibayar, maka subsider delapan tahun penjara siap menanti.
sementara itu, mahkamah agung juga sedang memproses berkas kasasi dari mantan dirjen minerba kementerian esdm, bambang gatot ariyono.
dalam putusan sebelumnya, bambang dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah dan divonis empat tahun penjara.
ia merupakan salah satu figur penting dalam rantai regulasi sektor pertambangan yang akhirnya ikut terseret dalam kasus korupsi yang disebut-sebut merugikan negara hingga rp300 triliun.
baca juga:menanti status hukum kolektor timah babel, bagaimana kelanjutan kasus rp300 triliun?
lalu muncul satu nama lain yang memilih tetap mengajukan kasasi, yaitu alwin albar, eks direktur operasi dan produksi pt timah tbk.
informasi tersebut dilansir dari babel pos. menariknya, berkas permohonan kasasi alwin diperiksa oleh majelis hakim yang sama dengan majelis kasasi hendry lie. majelis itu terdiri dari prim haryadi sebagai ketua dengan dua hakim anggota, yanto dan sinintha yuliansih sibarani.
pada pengadilan tingkat pertama, alwin divonis 10 tahun penjara dan denda rp750 juta subsider enam bulan kurungan.
putusan itu dijatuhkan setelah majelis hakim menilai bahwa alwin bersama sejumlah terdakwa lain menyepakati tarif sewa pengolahan timah yang dianggap merugikan negara.
tarif yang disepakati yaitu 4.000 dolar as per ton untuk pt refined bangka tin (rbt) dan 3.700 dolar as per ton untuk empat smelter swasta lainnya.
baca juga:klh evaluasi 438 iup timah di babel, pengawasan tambang diperketat
kesepakatan tersebut dilakukan tanpa kajian kelayakan yang memadai, sehingga menurut perhitungan, menimbulkan kerugian negara sebesar rp2,2 triliun.
dari tiga eks direksi pt timah yang terseret kasus megakorupsi timah, alwin dianggap sebagai pihak yang paling bernasib buruk.
sebab, ia harus menjalani dua persidangan tipikor yang berlangsung hampir bersamaan, dan kedua perkara itu berujung vonis bersalah.
status ini menjadikannya salah satu terdakwa dengan beban hukum paling berat di antara jajaran petinggi pt timah yang ikut terseret kasus.
dalam perkara tipikor tata niaga timah 2015–2022, alwin yang saat itu menjabat direktur operasi pt timah divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tipikor jakarta pusat.
baca juga:klh evaluasi 438 iup timah di babel, pengawasan tambang diperketat
majelis yang dipimpin fajar kusuma adji menyatakan alwin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama. perbuatan itu menyebabkan kerugian keuangan negara yang fantastis, mencapai rp300 triliun sesuai perhitungan resmi kerugian negara.
majelis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 uu tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp. selain hukuman pokok berupa penjara, alwin juga diwajibkan membayar denda rp750 juta subsider enam bulan kurungan.
dalam amar putusan, majelis menyebut sejumlah faktor yang memberatkan. alwin dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, pernah terjerat perkara pidana lain, serta tindakannya menyebabkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar.
namun, majelis juga mencatat faktor meringankan, yaitu sikap kooperatif alwin selama persidangan serta pernyataannya yang dinilai jujur dan tidak berbelit-belit.
baca juga:satgas gerebek 2 smelter di bangka, ratusan ton timah & zircon disita
vonis untuk alwin dalam kasus tata niaga timah lebih rendah daripada tuntutan jaksa kejaksaan agung yang mengusulkan hukuman 14 tahun penjara dan denda rp1 miliar subsider satu tahun kurungan.
tidak cukup sampai di situ, alwin juga memiliki catatan hukum lain. pada 3 desember 2024, ia terlebih dahulu divonis tiga tahun penjara dalam kasus tipikor proyek csd (cutting suction dredge) dan washing plant (wp) pt timah tbk tahun 2018 di tanjung gunung, bangka tengah.
saat itu ia menjabat sebagai kepala proyek dengan nilai anggaran rp24 miliar. dalam perkara tersebut, ia dijatuhi hukuman tambahan berupa denda rp100 juta subsider empat bulan kurungan.
vonis itu juga lebih ringan dari tuntutan jpu yang meminta hukuman 14 tahun penjara dan denda rp500 juta. selain hukuman penjara dan denda, alwin dibebankan kewajiban membayar uang pengganti rp24 miliar.
baca juga:satgas sita 39 alat berat, jejak timah ilegal kini jadi pr besar kejati babel 
jika dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang tersebut tidak dibayarkan, maka jaksa berwenang menyita dan melelang harta bendanya. apabila tidak cukup untuk menutupi uang pengganti, ia akan menjalani hukuman tambahan berupa pidana penjara tujuh tahun.
dengan sederet putusan berat yang telah dijatuhkan dan banyaknya pengajuan kasasi terdakwa lain yang berakhir penolakan, langkah alwin dan bambang mengajukan kasasi kini menjadi sorotan.
keduanya memilih mempertahankan upaya hukum terakhir, ketika banyak pihak lain telah menerima nasib hukum mereka.
publik kini menunggu bagaimana mahkamah agung akan memutus dua kasasi terakhir dalam rangkaian panjang perkara besar tata niaga timah ini.
kasus yang telah menguak kerugian negara raksasa tersebut tetap menyisakan babak penting yang belum selesai, khususnya terkait langkah hukum dua terdakwa yang masih ingin melawan hingga pintu terakhir. (babel pos)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 02 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan