Kasus Korupsi 'Tanam Pisang Tumbuh Sawit' di Bangka, MA Penjarakan Ari Setioko Cs Usai Vonis Bebas

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Jumat , 17 Oct 2025 - 20:37

Terdakwa Ari Setioko saat sidang di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang.--(Foto: Babel Pos)

Perkara yang mencakup lahan seluas 1.500 hektar pada periode 2017 hingga 2023 itu dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana korupsi. Dalam amar putusannya, majelis menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi, baik dalam dakwaan primair maupun subsidair.

Hakim pun memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan, serta memulihkan hak-hak mereka dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Hakim juga menilai bahwa perkara tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai tindak pidana perambahan hutan, bukan korupsi.

Tuntutan Berat Jaksa di Persidangan

Dalam tuntutan sebelumnya, JPU menuntut hukuman berat terhadap seluruh terdakwa. Ari Setioko, Direktur PT Narina Keisha Imani (NKI), dituntut 16 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Ia juga dibebankan uang pengganti sebesar Rp18.197.012.580 dan US$420,950.25. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Jika harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara delapan tahun.

H. Marwan, yang disebut berperan besar dalam pemanfaatan lahan hutan, dituntut 14 tahun penjara. Sementara Dicky Markam, Bambang Wijaya, dan Ricki Nawawi, yang merupakan anak buah H. Marwan di Dinas Kehutanan, masing-masing dituntut 13 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menurut JPU, para terdakwa secara bersama-sama melakukan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin sah dari pemerintah, menyebabkan kerugian negara yang signifikan akibat perubahan fungsi lahan.

Namun, seluruh tuntutan tersebut dimentahkan oleh majelis hakim di tingkat pertama, yang justru memutuskan vonis bebas pada April 2025. Kini, dengan adanya putusan kasasi dari MA, tiga terdakwa Ari Setioko Cs resmi kembali berstatus narapidana korupsi.

Kasus ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum di Bangka Belitung, terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Putusan MA ini juga mempertegas bahwa praktik penyimpangan dalam proyek kehutanan dan perkebunan tetap dapat dijerat dengan pasal-pasal korupsi, sekalipun sempat lolos di pengadilan tingkat pertama. (Reza Hanapi/Babel Pos)

kasus korupsi 'tanam pisang tumbuh sawit' di bangka, ma penjarakan ari setioko cs usai vonis bebas                            bangka, belitongekspres.com – kasus dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan kawasan hutan bertajuk “tanam pisang tumbuh sawit” di kabupaten bangka kembali menjadi sorotan publik.
perkara yang sempat mereda setelah vonis bebas di tingkat pengadilan tipikor pangkalpinang kini menghangat lagi usai mahkamah agung (ma) menjatuhkan hukuman penjara kepada tiga terdakwa.
tiga dari lima terdakwa yang sebelumnya divonis bebas oleh majelis hakim tipikor, kini resmi dipenjara berdasarkan putusan ma. mereka adalah ari setioko, bos pt narina keisha imani (nki), serta dua pegawai negeri sipil (pns) dinas kehutanan bangka, dicky markam dan bambang wijaya.
seperti diketahui, di tingkat pengadilan tipikor pangkalpinang, kelima terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan. putusan itu membuat jaksa penuntut umum (jpu) segera mengajukan kasasi ke mahkamah agung. hasilnya, kasasi jpu dikabulkan.
baca juga:sidang korupsi koni belitung ditunda, saksi ahli kemenkeu berhalangan hadir
ma kabulkan kasasi jaksa, tiga terdakwa dipenjara
berdasarkan informasi dari laman resmi mahkamah agung, putusan dengan nomor perkara 8685 k/pid.sus/2025 menyebutkan bahwa ma menjatuhkan hukuman berat kepada tiga terdakwa.
ari setioko dijatuhi hukuman penjara selama delapan tahun, dengan denda sebesar rp400 juta subsider empat bulan kurungan. selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar rp3,75 miliar, dengan subsider tiga tahun penjara jika tidak dibayar.
putusan tersebut dibacakan pada 14 oktober 2025 oleh majelis hakim ma yang terdiri atas dr. prim haryadi (ketua majelis), dr. agustinus purnomo hadi, dan prof. dr. yanto, dengan panitera pengganti dr. amiruddin mahmud.
dalam amar putusannya, majelis menyatakan bahwa ari setioko terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) undang-undang tipikor sebagaimana dakwaan kesatu.
baca juga:kpk bantah intervensi politik di kasus korupsi kuota haji tambahan 2024
“mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum, batal putusan judex facti, mengadili sendiri, terbukti pasal 2 ayat (1) sebagaimana dakwaan kesatu,” demikian bunyi putusan ma.
dicky markam dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun dengan denda rp300 juta subsider tiga bulan kurungan.
bambang wijaya dijatuhi penjara tiga tahun dan denda rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. dua pns ini terbukti melanggar pasal 3 uu tipikor sebagaimana dakwaan subsidair.
sementara dua terdakwa lain, yakni mantan kepala dinas kehutanan bangka belitung (babel) h. marwan dan anak buahnya ricki nawawi, hingga saat ini belum ada putusan kasasi yang dikeluarkan oleh ma.
baca juga:kasus korupsi koni pangkalpinang naik penyidikan, diduga ada modus mark-up dana hibah
kejati babel: tunggu petikan putusan resmi
kepala seksi penerangan hukum (kasi penkum) kejaksaan tinggi (kejati) babel basuki raharjo, membenarkan adanya putusan kasasi tersebut. namun, ia menegaskan bahwa pihaknya belum bisa mengeksekusi para terdakwa sebelum menerima petikan lengkap putusan dari mahkamah agung.
“kita lihat di website baru tiga orang yang keluar hasil putusannya. sisanya masih kita telusuri, belum muncul,” kata basuki dikutip dari babel pos, jumat (16/10/2025).
ketika disinggung mengenai waktu pelaksanaan eksekusi, basuki menegaskan bahwa kejati babel akan menunggu salinan resmi dari ma. “kan petikan lengkapnya belum kita terima. tunggu dulu hasil lengkapnya bagaimana, ya,” tukasnya.
penasihat hukum: belum terima salinan resmi
sementara itu, para penasihat hukum (ph) terdakwa juga menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi terkait putusan kasasi tersebut.
baca juga:jilid ii korupsi timah babel: 38 kolektor dibidik, kejagung dalami transaksi triliunan
kuasa hukum ari setioko, fauzan, mengaku baru mengetahui kabar putusan dari media. “belum dapat informasi dari pengadilan tipikor tentang putusan kasasi,” ujarnya singkat.
hal senada disampaikan oleh kuasa hukum dicky markam dan bambang wijaya, tato trisetiya. ia menyebut pihaknya juga baru mendengar kabar dari pemberitaan media.
“kita belum menerima secara resmi dari pihak pengadilan negeri. nanti kalau sudah turun baru kita pelajari dan kita bersikap,” kata tato.
vonis bebas di tipikor pangkalpinang
sebelumnya, di tingkat pengadilan tipikor kota pangkalpinang, majelis hakim yang diketuai sulistiyanto rokhmad budiarto, dengan anggota dewi sulistiarini dan m. takdir, sempat memutus bebas para terdakwa dalam perkara pemanfaatan kawasan hutan di desa labu air pandan dan kotawaringin, kabupaten bangka.
baca juga:ratusan hektar kebun sawit ilegal di babel diincar kejagung, 90 persen kades diduga terlibat
perkara yang mencakup lahan seluas 1.500 hektar pada periode 2017 hingga 2023 itu dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana korupsi. dalam amar putusannya, majelis menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi, baik dalam dakwaan primair maupun subsidair.
hakim pun memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan, serta memulihkan hak-hak mereka dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. hakim juga menilai bahwa perkara tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai tindak pidana perambahan hutan, bukan korupsi.
tuntutan berat jaksa di persidangan
dalam tuntutan sebelumnya, jpu menuntut hukuman berat terhadap seluruh terdakwa. ari setioko, direktur pt narina keisha imani (nki), dituntut 16 tahun penjara dan denda rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.
ia juga dibebankan uang pengganti sebesar rp18.197.012.580 dan us$420,950.25. jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. jika harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara delapan tahun.
baca juga:5 terdakwa korupsi 'tanam pisang tumbuh sawit' bangka divonis bebas, jpu kasasi
h. marwan, yang disebut berperan besar dalam pemanfaatan lahan hutan, dituntut 14 tahun penjara. sementara dicky markam, bambang wijaya, dan ricki nawawi, yang merupakan anak buah h. marwan di dinas kehutanan, masing-masing dituntut 13 tahun 6 bulan penjara serta denda rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.
menurut jpu, para terdakwa secara bersama-sama melakukan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin sah dari pemerintah, menyebabkan kerugian negara yang signifikan akibat perubahan fungsi lahan.
namun, seluruh tuntutan tersebut dimentahkan oleh majelis hakim di tingkat pertama, yang justru memutuskan vonis bebas pada april 2025. kini, dengan adanya putusan kasasi dari ma, tiga terdakwa ari setioko cs resmi kembali berstatus narapidana korupsi.
kasus ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum di bangka belitung, terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
baca juga:kasus korupsi 'tanam pisang tumbuh sawit' di bangka, 5 terdakwa divonis bebas
putusan ma ini juga mempertegas bahwa praktik penyimpangan dalam proyek kehutanan dan perkebunan tetap dapat dijerat dengan pasal-pasal korupsi, sekalipun sempat lolos di pengadilan tingkat pertama. (reza hanapi/babel pos)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 18 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan