Harga Timah Naik, Pemprov Babel & PT Timah Sudah Sepakat

PANGKALPINANG, BELITONGEKSPRES.COM – Harapan masyarakat penambang untuk kenaikan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akhirnya terjawab.

Pemprov Babel bersama PT Timah Tbk resmi menyepakati kenaikan harga timah pada forum rapat yang digelar di Ruang Tanjung Pendam, Kantor Gubernur, Selasa (30/9/2025).

Kesepakatan tersebut menjadi kabar menggembirakan setelah sekian lama masyarakat menuntut adanya penyesuaian harga beli timah di Negeri Serumpun Sebalai.

Gubernur Babel, Hidayat Arsani, memimpin langsung jalannya diskusi bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perwakilan PT Timah.

BACA JUGA:Atasi Tambang Timah Ilegal, Bupati Belitung Dorong Penetapan Kawasan WPR

BACA JUGA:Penyelundupan Timah Dari Belitung Masih Terjadi, Perintah Tegas Prabowo Diabaikan

“Permintaan dari masyarakat terkait harga timah dinaikkan alhamdulillah sudah disepakati. PT Timah menyetujui permintaan rakyat. Untuk sistem pembayaran pun akan lebih cepat, pagi setor barang, sore sudah bisa dibayar. Hal ini juga sudah disepakati oleh pusat melalui Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH),” jelas Hidayat Arsani dilansir dari laman Babelprov.

Dalam forum tersebut, PT Timah secara resmi menyepakati harga beli timah dari masyarakat Bangka Belitung sebesar Rp260 ribu per kilogram untuk kadar SN 100 persen.

Keputusan ini, menurut Gubernur, merupakan langkah penting agar masyarakat tidak lagi merasa dirugikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah menginginkan hasil kekayaan sumber daya alam di Babel dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

“Bagi kami di pemerintah, tujuan utamanya adalah bagaimana kekayaan tambang ini bisa benar-benar menyejahterakan serta memakmurkan masyarakat. Dengan adanya kesepakatan hari ini, saya berharap kondisi di lapangan tetap kondusif dan tidak ada lagi gejolak maupun kerusuhan,” tegas Hidayat.

BACA JUGA:PT Timah Tbk Fokus Hilirisasi, Dukung Asta Cita Presiden Prabowo

BACA JUGA:Kepala PN Koba Tak Bergeser, Meski Hakim Rizal Kena Sanksi Non Palu Perkara Timah

Selain pembahasan mengenai harga timah, rapat juga menyinggung progres Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Gubernur Babel menyebutkan bahwa regulasi terkait WPR sudah hampir rampung dan hanya tinggal menunggu proses peraturan daerah (Perda).

“Untuk WPR sudah selesai, tinggal menunggu Perdanya. Ketua DPRD tadi menyampaikan akan dipercepat seperti jalan tol, karena ini menyangkut langsung kepentingan rakyat,” pungkas Hidayat Arsani.