Sengketa Pulau Tujuh Kembali Memanas, Babel Tempuh Jalur MK, Kepri Siap Hadapi

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Jumat , 20 Jun 2025 - 18:27

Pulau Pekajang atau Puluh Tujuh di Kabupaten Lingga yang masih menjadi sengketa antara Pemprov Kepulauan Babel dan Kepri--( ANTARA/HO-Humas Pemprov Kepri)

Ia menambahkan, Desa Pekajang telah memiliki pemerintahan desa definitif dengan kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat dan berasal dari Kabupaten Lingga.

Pemerintah daerah pun telah membangun infrastruktur dasar yang menunjang kehidupan masyarakat, mulai dari fasilitas pendidikan seperti SD, SMP, hingga kelas jauh SMA.

Arief menegaskan bahwa Pemprov Kepri tidak berniat memperuncing perbedaan, melainkan ingin agar persoalan ini diselesaikan dengan mengedepankan hukum dan menjaga hubungan baik antar provinsi.

“Kami menghormati upaya hukum yang diambil Pemprov Babel. Tapi kami juga berharap seluruh pihak dapat menerima fakta hukum dan administratif yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga berharap semua pihak dapat menahan diri dan menghormati mekanisme hukum yang sedang ditempuh. Arief juga menegaskan bahwa Pemprov Kepri akan mengikuti seluruh proses hukum dengan terbuka dan bertanggung jawab.

Hal itu dilakukan sambil tetap menjaga kepentingan masyarakat yang telah lama menetap dan hidup di Pulau Pekajang atau Pulau Tujuh.

Dengan bergulirnya sengketa Pulau Tujuh ke ranah hukum tertinggi, publik kini menantikan bagaimana Mahkamah Konstitusi akan menilai dan memutuskan status kepemilikan pulau yang strategis tersebut.

Persoalan ini diharapkan menjadi contoh penyelesaian konflik teritorial yang damai, berlandaskan hukum, dan menjunjung tinggi semangat persatuan bangsa Indonesia.***

sengketa pulau tujuh kembali memanas, babel tempuh jalur mk, kepri siap hadapi                            pangkalpinang, belitongekspres.com – sengketa kepemilikan pulau tujuh atau pulau pekajang kembali memanas usai gubernur provinsi kepulauan bangka belitung (babel), hidayat arsani, menyatakan kesiapannya untuk membawa persoalan ini ke mahkamah konstitusi (mk).
langkah tersebut diambil sebagai bentuk upaya hukum demi memperoleh keadilan, mengingat polemik batas wilayah antara provinsi babel dan kepulauan riau (kepri) hingga kini belum juga menemui titik penyelesaian.
menurut gubernur hidayat arsani, upaya ini sebagai solusi terbaik untuk menghindari kegaduhan politik dan sosial antar provinsi, serta memberikan kepastian hukum yang adil dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia (nkri).
“sengketa pulau tujuh ini sudah berlangsung cukup lama. kami akan menempuh jalur konstitusional agar tidak menjadi polemik berkepanjangan seperti kasus yang pernah terjadi antara aceh dan sumatera utara,” kata hidayat dilansir dari babel pos, jumat (20/6/2025).
baca juga:kualitas udara belitung terbersih bulan mei-juni, dlh jelaskan ini
ia menekankan bahwa sikap pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung (pemprov babel) dalam menyikapi masalah ini adalah mengikuti proses hukum yang berlaku. 
namun, gubernur hidayat kembali menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan lembaga hukum tertinggi, dan pihaknya siap menerima hasil apapun yang diputuskan mk.
“saya tidak akan emosi jika ternyata putusan hukum menyatakan pulau tujuh milik kepri. kami hanya ingin kejelasan hukum, agar tidak ada lagi perdebatan atau klaim sepihak yang bisa memecah belah bangsa,” tegasnya.
menanggapi rencana tersebut, pemerintah provinsi kepulauan riau (pemprov kepri) melalui asisten i sekretariat daerah kepri, arief fadillah, menegaskan bahwa pulau pekajang merupakan bagian sah dari wilayah kepri, baik secara hukum maupun administratif. 
baca juga:kebakaran hebat di desa gantung beltim hanguskan 9 ruko, soal penyebab ini kata polisi 
arief fadillah menyebutkan bahwa status wilayah tersebut sudah diatur secara jelas melalui berbagai dasar hukum, termasuk undang-undang nomor 25 tahun 2002 tentang pembentukan provinsi kepri.
lebih lanjut, arief menyebut bahwa uu nomor 31 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten lingga juga telah memasukkan pulau pekajang sebagai bagian dari wilayah administratif lingga. 
penegasan itu diperkuat kembali oleh keputusan menteri dalam negeri republik indonesia (kepmendagri) nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 yang dirilis pada 25 april 2025. dalam keputusan tersebut, pulau pekajang tercatat dengan kode wilayah 21.04.40442 dan koordinat 01°09’33.01” ls / 105°17’47.76” bt.
“secara hukum, posisi pulau pekajang sudah final berada di wilayah kepri. kami juga telah menjalankan pemerintahan secara aktif di sana sejak terbentuknya kabupaten lingga,” ujar arief, dilansir dari antara, jumat (20/6/2025).
baca juga:heboh! bayi perempuan ditemukan di teras rumah warga, ini ciri-cirinya
ia menambahkan, desa pekajang telah memiliki pemerintahan desa definitif dengan kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat dan berasal dari kabupaten lingga. 
pemerintah daerah pun telah membangun infrastruktur dasar yang menunjang kehidupan masyarakat, mulai dari fasilitas pendidikan seperti sd, smp, hingga kelas jauh sma.
arief menegaskan bahwa pemprov kepri tidak berniat memperuncing perbedaan, melainkan ingin agar persoalan ini diselesaikan dengan mengedepankan hukum dan menjaga hubungan baik antar provinsi. 
“kami menghormati upaya hukum yang diambil pemprov babel. tapi kami juga berharap seluruh pihak dapat menerima fakta hukum dan administratif yang berlaku,” tegasnya.
baca juga:ratusan hektar kebun sawit ilegal di babel diincar kejagung, 90 persen kades diduga terlibat
ia juga berharap semua pihak dapat menahan diri dan menghormati mekanisme hukum yang sedang ditempuh. arief juga menegaskan bahwa pemprov kepri akan mengikuti seluruh proses hukum dengan terbuka dan bertanggung jawab.
hal itu dilakukan sambil tetap menjaga kepentingan masyarakat yang telah lama menetap dan hidup di pulau pekajang atau pulau tujuh.
dengan bergulirnya sengketa pulau tujuh ke ranah hukum tertinggi, publik kini menantikan bagaimana mahkamah konstitusi akan menilai dan memutuskan status kepemilikan pulau yang strategis tersebut. 
persoalan ini diharapkan menjadi contoh penyelesaian konflik teritorial yang damai, berlandaskan hukum, dan menjunjung tinggi semangat persatuan bangsa indonesia.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 21 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan