Apalagi, jangan-jangan, biaya untuk birokrasi juga naik --akibat anggota kabinet yang kian gemuk.
Pembaharuan struktur kabinet ternyata tidak terjadi. Kementerian BUMN tetap ada --bahkan wakil menterinya ditambah. Kementerian keuangan juga tidak jadi dipisah. Tidak jadi ada kementerian pendapatan negara.
Uang kian sulit. Biaya kian besar. Rezeki nomplok belum tentu datang lagi: dari melonjaknya harga batu bara, nikel, dan minyak sawit.
Mereka tidak bisa menerima penjelasan seperti itu. Maka saya sarankan agar HPN, di mana pun, melakukan pertemuan anggota. Bicarakanlan problem pajak masing-masing. Setelah diinventarisasi, adakan pertemuan anggota sekali lagi. Undanglah pejabat pajak setempat. Diskusikan.
Jadi, berapa lama lagi kelesuan ekonomi terjadi?
Kalau melihat pidato pertama Presiden Prabowo di saat pelantikan rasanya menjanjikan. Tapi Anda sudah tahu: pidato sudah lama tidak bisa dipegang. (Dahlan Iskan)