Konkretnya: bupati atau wali kota yang prestasinya istimewa harus diberi kesempatan untuk ''naik kelas''.
Belum tentu semua mereka bisa menjadi calon gubernur, tapi harus dibuka kesempatan untuk bisa menjadi bupati/wali kota di daerah yang lebih besar.
Misalnya Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Prestasinya luar biasa. Masih muda pula. Alangkah baiknya kalau masih boleh jadi kepala daerah lagi di kota yang lebih besar seperti Malang atau Surabaya.
BACA JUGA:Modal Cair
BACA JUGA:PWI Pusat
Masih ada beberapa kepala daerah sekelas Azwar Anas. Di Jateng ada tiga. Di Jatim ada dua. Di daerah lain pun ada. Umumnya dari PDI-Perjuangan.
Kalau kesempatan naik kelas itu dibuka maka kepala daerah yang bekerja keras dan sukses bisa punya dua pintu: pintu atas ke provinsi dan pintu samping ke kota yang lebih besar.
Memang akan ada perdebatan yang panjang: apa kriteria prestasi yang istimewa itu. Serumit apa pun pasti bisa dirumuskan. Yang penting mau atau tidak.
Pemimpin yang baik dan hebat itu langka. Alangkah kehilangannya kalau punya pemimpin yang jelas-jelas terbukti hebat tapi tidak bisa lagi berkarir karena aturan.
BACA JUGA:Drama Juga
BACA JUGA:Ide Terakhir
Anggap saja itu bagian dari cara kita menjunjung tinggi prinsip meritokrasi. Yang hebat-hebat yang harus naik. meritokrasi seperti itulah yang dengan ketat dilaksanakan di Tiongkok. Lalu terbukti menjadi salah satu kunci sukses negara itu.
Apakah partai punya prinsip menegakkan meritokrasi? Apakah rakyat mempertimbangkan prinsip meritokrasi dalam setiap Pilkada?
Kita setuju untuk menjunjung tinggi meritokrasi. Dalam hati. Tidak dalam tindakan.