BELITONGEKSPRES.COM - Pengurangan tutupan hutan dalam skala besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah meningkatkan risiko banjir bandang di kedua provinsi tersebut. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan luas hutan di dua wilayah itu terus menurun dalam satu dekade terakhir dan berpotensi memicu bencana serupa seperti yang terjadi di sejumlah pulau lain di Indonesia.
Tutupan Hutan Menyusut Lebih Luas dari Singapura
Penurunan tutupan hutan di Jawa Timur mencapai 123 ribu hektare dalam kurun 2014 hingga 2023. Luas hutan yang semula 1,367 juta hektare berkurang menjadi 1,244 juta hektare pada akhir 2023. Situasi di Jawa Tengah bahkan lebih signifikan.
Luas tutupan hutan berkurang dari sekitar 776 ribu hektare pada 2014 menjadi sekitar 656 ribu hektare pada 2023. Total penyusutan di kedua provinsi tersebut melebihi luas Singapura yang sekitar 73 ribu hektare.
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menilai data tersebut menunjukkan lemahnya arah kebijakan pengelolaan hutan. Ia menyoroti kemudahan pembukaan hutan untuk perkebunan sawit sehingga banyak kawasan hutan berubah menjadi kebun sawit.
BACA JUGA:Cuaca Ekstrem 6–8 Desember: BMKG Ungkap Daerah Berisiko Hujan Lebat
Lina juga menyebut ironi bahwa negara seperti Malaysia sudah tidak lagi memperluas perkebunan sawit, tetapi investor mereka justru menyasar Indonesia.
Selain sawit, Lina menyoroti pembukaan lahan untuk food estate yang sering disertai pembabatan pohon keras. Di daerah sentra beras seperti Karawang, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan turut memperparah kondisi.
Ia menegaskan bahwa bencana banjir bandang di beberapa wilayah merupakan hasil akumulasi pengelolaan hutan yang tidak optimal selama bertahun-tahun, bukan kerusakan dalam dua atau tiga tahun terakhir.
Respons Pemerintah dan Penegakan Aturan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan komitmen untuk menjaga kelestarian hutan nasional. Ia menyebut Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar pengelolaan hutan dilakukan hati-hati dan pelanggaran harus ditindak. Menurut Raja, pemerintah memperketat penerbitan izin pemanfaatan hutan atau PBPH sehingga pemegang izin hanya boleh mengelola kawasan sesuai ketentuan.
Raja menegaskan tidak ada izin PBPH baru untuk usaha penebangan yang ia keluarkan sejak menjabat. Ia juga menyampaikan bahwa penegakan hukum terus dilakukan. Pada Februari lalu, 18 izin PBPH dicabut karena melanggar aturan, dan dalam waktu dekat Kementerian Kehutanan akan mencabut 20 izin PBPH lain di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara akibat buruknya kinerja pengelola.
BACA JUGA:Hujan Ekstrem Ancam 11 Wilayah di Indonesia, BMKG Paparkan Potensi Risiko Hidrometeorologi
Sejumlah Daerah di Jatim Dilanda Banjir
Cuaca ekstrem masih menimbulkan dampak luas di beberapa daerah. Di Kota Malang, banjir terjadi di sejumlah kecamatan. Data BPBD mencatat Kecamatan Blimbing sebagai wilayah terdampak paling parah.
Di Kelurahan Purwodadi, sebanyak 43 rumah terendam, sementara di Sidomulyo terdapat 19 rumah terdampak dan dua di antaranya mengalami kerusakan. Kelurahan Tulusrejo dan wilayah di Kecamatan Sukun juga dilanda banjir.
BPBD masih melakukan pendataan detail kerusakan dan barang milik warga yang terbawa arus. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meninjau lokasi banjir dan mendapati saluran air di beberapa titik tidak berfungsi optimal sehingga air meluap dan menerjang permukiman.
Pemerintah kota berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperbaiki drainase di Jalan Ahmad Yani serta merencanakan pembuatan bak kontrol.