Darurat pangan atau darurat beras, bukanlah kondisi yang diharapkan. Hal ini patut dicamkan, karena soal beras di negara ini, menyangkut mati hidupnya suatu bangsa.
BACA JUGA:Tips 'self-care' bekerja pada bulan Ramadhan
BACA JUGA:Pentingnya penanganan stunting berkelanjutan di Indonesia
Sekali saja teledor atau keliru dalam menerapkan kebijakan, maka dampak yang dilahirkannya bisa berbuntut panjang. Tidak menutup kemungkinan bakal terjadi gejolak sosial yang tidak diharapkan.
Untuk itu, semua berharap agar Pemerintah mampu melahirkan kebijakan dan langkah terbaiknya.
Fenomena antre beras, mestinya tidak boleh lagi terjadi di masa kini. Antre beras yang cukup panjang, bahkan terkesan saling berebut, betul-betul sangat memalukan dan memilukan di negeri yang dikenal dengan prestasi swasembada berasnya.
Risiko bangsa yang telah memposisikan beras sebagai komoditas politik dan strategis, maka siapa pun yang diberi amanah rakyat untuk menakhodai bangsa dan negeri tercinta, di pundak mereka tertanggung beban yang cukup berat untuk dilakoni.
Pemerintah perlu memastikan ketersediaan beras akan terjamin sepanjang waktu. Lalu, harga beras di pasar bakal mampu dikendalikan dengan baik, sehingga sesuai dengan kemampuan dan daya beli masyarakat.
Sinyal yang menunjukkan kebijakan harga beras, perlu dikaji ulang, sebetulnya telah menyala ketika harga beras di pasar naik secara signifikan, jauh di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.
BACA JUGA:Ramadhan Momen Mengenalkan Islam di Negeri Kanguru
BACA JUGA:Konsumsi dan Investasi jadi Pemacu Pertumbuhan ekonomi
Pemerintah harus cepat dalam merumuskan solusinya termasuk saat melakukan revisi terhadap HPP dan HET beras.
Menyikapi darurat beras saat ini, titik tekan untuk menata produksi dan harga secara bersamaan, sudah waktunya dijadikan prioritas dalam memberikan solusi dunia perberasan saat ini.
Terlebih menjelang panen raya padi berlangsung. Pemerintah tentu sudah mengantisipasi hal-hal yang bakal terjadi, termasuk kemungkinan terburuknya sehingga pangan tetap tersedia dengan harga terjangkau masyarakat di tanah air. (*)
*) Oleh Entang Sastraatmadja, Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat.