BELITONGEKSPRES.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan sejak 6 Januari 2025 kembali menuai sorotan tajam. Meski menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaannya di lapangan masih diwarnai masalah serius yang mengancam keselamatan siswa.
Insiden terbaru terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana 220 siswa mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program tersebut dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, belatung ditemukan dalam salah satu lauk MBG yang diberikan kepada pelajar.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyebut peristiwa ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan kegagalan sistematis yang terus berulang. Ia menilai baik penyedia makanan maupun pihak pengawas dari pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam memastikan standar keamanan pangan.
“Seakan keracunan demi keracunan yang telah banyak memakan korban tidak memberi pelajaran berarti untuk terus berbenah diri,” ujar Charles, Senin 28 Juli.
BACA JUGA:Dugaan Oplosan Beras, Hanya Dua dari Enam Perusahaan Hadir di Kejagung
BACA JUGA:Sekolah Rakyat Dinilai Buka Akses Pendidikan, Tapi Diminta Perhatikan Gaji Pengajar
Ia menegaskan bahwa insiden ini tidak bisa dianggap sebagai kesalahan kecil atau ‘error statistik’ yang bisa diabaikan demi mengejar klaim keberhasilan program. Menurutnya, ini menyangkut keselamatan anak-anak yang menjadi penerus bangsa.
Charles juga mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk bertindak cepat dengan mencabut izin dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai dalam menjalankan tugas. Ia menilai, jika langkah tegas tak segera diambil, korban bisa terus bertambah.
Ia juga mengkritik pendekatan BGN yang dinilai terlalu fokus pada perluasan jangkauan penerima manfaat tanpa memperhatikan kualitas makanan yang diberikan. “Buat apa menjangkau sebanyak-banyaknya, kalau yang diberikan tidak layak konsumsi, bahkan membahayakan?” tegasnya.
Charles turut menyoroti kesepakatan yang sebelumnya telah dicapai antara Komisi IX DPR, BGN, dan BPOM, di mana BPOM dijanjikan akan dilibatkan secara aktif dalam pengawasan makanan MBG di seluruh wilayah. Namun, menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kesepakatan itu belum dijalankan secara efektif.
Ia mengingatkan bahwa kesimpulan rapat di komisi DPR adalah dokumen resmi dan keputusan yang mengikat. Karena itu, pemerintah diminta untuk tidak mengabaikan komitmen tersebut dan segera memperbaiki sistem pelaksanaan MBG secara menyeluruh. (jpc)