Tidak cukup dengan klarifikasi verbal, tetapi harus ada tindakan nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM dan lembaga terkait, juga harus bertindak cepat, memastikan bahwa regulasi dan pengawasan berjalan lebih efektif.
BACA JUGA:Retret Kepala Daerah 2025: Menyelaraskan Visi Presiden
Kejaksaan Agung yang kini menangani dugaan kasus pencampuran BBM harus bekerja dengan transparansi penuh agar masyarakat memahami bahwa proses hukum berjalan, tanpa intervensi politik dan benar-benar berdasarkan fakta di lapangan.
Isu oplosan BBM seharusnya tidak berlarut-larut menjadi polemik yang merugikan semua pihak. Kepercayaan publik adalah aset yang tidak bisa dibeli, dan ketika kepercayaan itu mulai luntur, langkah yang diambil untuk mengembalikannya harus lebih besar dan lebih meyakinkan.
Energi bukan sekadar barang dagangan, melainkan kebutuhan fundamental yang harus dijamin keamanannya, kualitasnya, dan ketersediaannya.
Pada akhirnya, setiap tetes BBM yang mengalir dari kilang ke tangki kendaraan, bukan hanya soal angka oktan, tetapi juga tentang seberapa besar masyarakat percaya pada sistem yang mengaturnya.
Dan kepercayaan itu hanya bisa dipertahankan dengan transparansi, akuntabilitas, serta keberanian untuk terus berbenah. (antara)
Oleh: Hanni Sofia