Kebijakan pengurangan anggaran yang berujung terhambatnya sektor produktif, sementara penambahan staf di tingkat elit masih berlangsung, jelas tidak memenuhi prinsip ini. Terlebih manfaat yang dihasilkan dengan penambahan staf di tingkat elit belum dapat diukur dengan pasti.
Alih-alih menciptakan efisiensi, kebijakan seperti ini justru bisa menghambat produktivitas dan daya saing nasional.
Sebagai perbandingan, mari melihat bagaimana negara-negara lain menangani efisiensi birokrasi dan distribusi anggaran.
BACA JUGA:HPN Sebagai Momentum Refleksi UU Pers dan Relevansinya Kini
Jerman, misalnya, menerapkan sistem birokrasi yang sangat terukur dengan menitikberatkan pada optimalisasi sumber daya manusia yang ada ketimbang menambah posisi baru.
Alih-alih merekrut lebih banyak staf khusus, Jerman lebih mengandalkan lembaga riset independen yang memberikan masukan berbasis data kepada pemerintah.
Pendekatan ini tidak hanya lebih hemat biaya, tetapi juga lebih objektif dalam menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada solusi.
Di Jepang, efisiensi anggaran dijaga melalui prinsip lean government, yang berarti setiap pegawai pemerintah harus memiliki peran yang jelas dan tugas yang terukur.
Alih-alih menambah staf di tingkat atas, Jepang lebih banyak melakukan pelatihan dan redistribusi tugas agar aparatur sipil negara yang ada bisa bekerja lebih efektif.
Ini memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan yang konkret.
BACA JUGA:HPN Sebagai Momentum Refleksi UU Pers dan Relevansinya Kini
Menentukan Prioritas
Dari pengalaman negara lain, Indonesia bisa menarik beberapa pelajaran penting. Misalnya tentang efisiensi yang tidak bisa sekadar diterapkan pada pemangkasan anggaran, tetapi harus berbasis pada evaluasi kinerja yang objektif.
Jika misalnya tujuan dari penambahan staf khusus adalah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, maka harus ada ukuran yang jelas terkait dampak dan kontribusi mereka terhadap pemerintahan.
Jika ternyata efektivitas bisa dicapai dengan optimalisasi tenaga kerja yang ada, maka penambahan staf menjadi keputusan yang tidak esensial.
Kemudian, perlu ada strategi efisiensi yang berbasis pada restrukturisasi birokrasi. Ketimbang memangkas anggaran secara linear, pemerintah bisa mengadopsi sistem performance-based budgeting, di mana alokasi anggaran didasarkan pada hasil yang dicapai.
Dengan demikian, sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tidak akan terkena pemotongan yang justru melemahkan daya saing.