BELITONGEKSPRES.COM, JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menawarkan program KTP Sakti sebagai solusi untuk mendistribusikan bantuan sosial (Bansos) secara adil dan akurat kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ganjar Pranowo, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode, mengatakan bahwa program KTP Sakti adalah integrasi dari berbagai kartu pro rakyat yang ada di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Program ini, kata Ganjar, menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data untuk mengidentifikasi penerima Bansos.
“Jadi ini satu kartu yang terintegrasi. Di dalamnya ada NIK, yang bisa kita gunakan untuk melakukan profiling. Kita punya banyak ahli IT, dan inilah yang menjadi basis data kita,” ujar Ganjar, Senin 5 Februari 2024.
Ganjar mencontohkan, dengan program KTP Sakti, masalah kesulitan para petani untuk mendapatkan pupuk murah bisa diatasi. Para petani akan dipetakan dan dicek apakah mereka berhak mendapatkan bantuan KTP Sakti.
BACA JUGA:Gaji & Pensiun PNS Naik 12 Persen Mulai Februari 2024
BACA JUGA:Soal Isu Dibebaskannya Pilot Susi Air, Ini Penjelasan KSAD Jenderal Maruli
“Dengan basis data kependudukan ini, kita bisa melakukan profiling. Kita bisa memasukkan AI (artificial intelligence) ke sana untuk menghitung (data kependudukan),” papar capres yang dianggap berpengalaman ini.
Ganjar dan Mahfud MD, pasangannya sebagai cawapres, sering mempromosikan program KTP Sakti ini. Program ini pertama kali disampaikan oleh Sekjen PDI-P sekaligus Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, saat konsolidasi partai di Banten.
“Hasto menyebutnya sebagai KTP Sakti, saudara-saudara. Apa itu Sakti? Sakti adalah singkatan dari Satu Kartu Terpadu Indonesia. Jadi, rakyat miskin tidak perlu banyak kartu, cukup dengan KTP Sakti,” tutur Hasto di depan ratusan kader PDI-P Lebak, Banten, Minggu lalu.