BKKBN RI Adakan Kegiatan Rakornis Pengendalian Kependudukan di Belitung

BELITONGEKSPRES.COM, SIJUK - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) pengendalian penduduk di Ballroom Hotel Santika, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.

Kegiatan tersebut berlangsung Selasa 20 Februari hingga Jumat 23 Februari 2024 dengan mengangkat tema "Pembangunan Berwawasan Kependudukan Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045.

Pembukaan Rakornis dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, seluruh Kedeputian BKKBN RI, dan Kepala Perwakilan BKKBN seluruh Indonesia, Selasa 20 Februari 2024.

Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN RI, Fakhruddin mengatakan kegiatan rakornis dilaksanakan dengan tujuan melakukan konsolidasi antara BKKBN pusat dan BKKBN provinsi.

BACA JUGA:Kemenag Belitung Dampingi Kampung Zakat Juru Seberang

BACA JUGA:Peringatan HSPN 2024, DLH Ajak Bersih-Bersih di Lingkungan Setempat

Hal ini dilaksanakan agar terjalin sinergisitas yang berkesinambungan untuk mewujudkan pembangunan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Rakornis juga bertujuan untuk mempercepat penurunan angka prevalansi stunting dan kemiskinan ekstrem di masing-masing daerah.

"Dalam acara ini juga akan diluncurkan sistem penghitungan penduduk "Population Clock" sehingga akan terlihat jumlah penduduk Indonesia detik per detik atau secara real time," ujar Fakhruddin.

Sementara itu, Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo dalam rakornis tersebut mengingatkan Kepala Perwakilan BKKBN RI di seluruh Indonesia agar mewaspadai bonus demografi.

Hasto menyebutkan, banyak daerah di Indonesia yang kondisi bonus demografi sudah mencapai puncak (meledak), namun sebagian masih beranggapan bahwa puncak bonus demografi tersebut belum terjadi.

BACA JUGA:Kepala BKKBN Apresiasi Penurunan Angka Prevelansi Stunting di Belitung

BACA JUGA:Kabar Duka Pemilu 2024, Anggota KPPS di Belitung Meninggal

"Ada sebagian orang yang merasakan nanti akan ada bonus demografi, padahal secara nasional puncaknya di 2020, jadi sebenarnya kita sudah meninggalkan puncak demografi dan sebenarnya sebentar lagi kita akan menutup bonus demografi," katanya.

Ia meminta kepala daerah dapat memahami situasi ini sehingga tidak terjadi hal yang paradoks, anggapannya adalah bersiap menghadapi bonus demografi namun pada kenyataannya sedang berada di fase menutup bonus demografi.